AMBONKITA.COM-Forum Pembela Keadilan (FPK) unjuk rasa di depan Gong Perdamaian Ambon menuntut keadilan pemerintah pada Pemilu 2019 yang berlangsung Jumat siang (24/5/2019). Anggola FPK yang hadir pada aksi damai itu menyuarakan lima tuntut mereka tentang kecurangan dalam berdemokrasi.
Usai menggelar Salat Jumat di Masjid AL-Fatah Ambon, mereka bergerak menggunakan mobil pikap dan membawa beberapa spanduk. Dalam orasi siang itu, mereka mengkritisi kerja pemerintah yang dinilai tidak netral.
Hal itu tertuang dalam salah satu dari lima tuntutan massa. Yakni pembatalan keputusan KPU karena dinilai mengandung kecurangan tersistem dari awal hingga akhir.
Abdul Manan Latuconsina, koordinator lapangan (Korlap) dalam orasinya mengajak masyarakat kritis terhadap proses pemilu. “Kita ingin junjung kebenarn dan keadilan, kebenaran dan keadilan tidak boleh mati,” seru pria yang juga Sekretaris MUI Kota Ambon dalam orasinya.
Manan juga memberi dukungan kepada massa yang lebih dulu melakukan aksi damai di ibukota. Bagi pihaknya ada hal-hal janggal dalam proses pemilu yang harusnya menggugurkan keputusan yang telah diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia.
Seperti pada butir lain dari lima tuntutan mereka. Yakni meminta KPU RI mendiskualifikasi Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 Joko Widodo dan KH. Maaruf Amin.
Mereka menilai ada kecurangan tersistem yang sengaja dibuat pada Pemilu. Tuntutan lain yang disuarakan perihal investigasi serta uji forensik kematian 527 petugas KPPS yang meninggal. Dari kacamata mereka kematian itu tidaklah wajar dan harus ada penyelidikan khusus.
Hal tersebut sama persis dengan seruan dalam orasi pengunjuk rasa KAMMI di depan Kantor KPU Provinsi Maluku pada Senin (20/5/2019). “Bahwa masyarakat Maluku tidak diam, masyarakat Maluku turut merasakan apa yang terjadi di Jakarta hari ini,” katanya.
M. Syarif Tuasikal, Ketua Forum Pembela Keadilan (FKP) dalam pembukaan orasi telah menyampaikan lima tuntutan ‘PANTURA (Panca Tuntutan Rakyat) mereka yang dibacakan lantang di depan sejumlah massa dan ratusan personil kepolisian yang berjaga sekitar lokasi.
Selain soal pembatalan hasil KPU, diskualifikasi Paslon 01, mereka juga meminta pembebasan serta pencabutan laporan terkait orang-orang yang yang ditangkap dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, dan Makar.
Aksi damai dan orasi siang itu merupakan aksi yang sebelumnya tertunda. Sesuai jadwal mereka berencana mendatangi Kantor KPU Provinsi dan berorasi di sana bertepatan dengan aksi damai di Jakarta 22 Mei.
Sayangnya sejak pagi hingga tengah hari massa yang tadinya berkumpul di depan Masjid Batumerah tak kunjung bergerak ke lokasi unjuk rasa. Barulah pada Jumat (24/5/2019) ini, mereka menunaikan aksi damai itu. (PRISKA BIRAHY)
Discussion about this post