AMBONKITA.COM,- Provinsi Maluku menjadi salah satu wilayah yang saat ini terus dibenahi untuk dijadikan sebagai salah satu wilayah Embarkasi Haji Antara (EHA) di Indonesia.
Hadirnya EHA di Maluku akan berdampak positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Lebih utama adalah proses penyelenggaraan ibadah haji akan berjalan secara efektif.
“Tapi untuk mewujudkan EHA, tentu membutuhkan dukungan kolektif, kesiapan sarana penunjang yang memadai, dan support dari seluruh elemen masyarakat di Provinsi Maluku,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, H. Yamin dalam keterangan persnya kepada sejumlah media di Kota Ambon, Rabu (25/5/2022).
Secara geografis, Yamin menyebutkan provinsi Maluku merupakan wilayah gugusan pulau terbesar di Indonesia. Konektifitas menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh lebih dari 1,8 juta penduduk Maluku.
Selain itu, wilayah yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia ini berada pada kawasan 3T, berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Kondisi ini menjadi problem utama masyarakat dengan mendorong pemerintah pusat menghadirkan EHA di Maluku.
“EHA menjadi solusi di tengah masalah rentang kendali yang dihadapi oleh seluruh jamaah di provinsi Maluku selama ini,” katanya.
Dari sisi ketersediaan sarana penunjang ibadah haji Kementerian Agama telah berupaya untuk menyediakan fasilitas penunjang ibadah.
Kehadiran Asrama Haji Transit Maluku di kawasan Waiheru Kota Ambon dinilai telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai EHA. Sebab, telah tersedia sarana aula pemberangkatan, kapasitas asrama haji mampu menampung dua kloter jamaah haji, asrama setara hotel dengan fasilitas 111 kamar. Juga ditambah 32 kamar vip, tempat jamarahnya, miniatur Kabah, tempat sa’i, dan miniatur arafahnya, yang seluruhnya diperuntukan untuk menunjang perjalanan ibadah haji.
“Pemerintah Daerah melalui Gubernur Maluku telah membebaskan lahan yang dialokasikan untuk pengembangan asrama haji, sekaligus membangun Masjid Ismail Murad dengan kapasitas daya tampung 450 jamaah,” tambah Yamin.
BACA JUGA: Ratusan JCH Maluku Menuju Tanah Suci 25 Juni 2022
Ia menjelaskan, kehadiran EHA perlu mendapat dukungan dengan payung hukum di daerah yakni Peraturan Daerah (Perda) Layanan Haji. Saat ini telah lahir dari hak inisiatif tentang Perda Layanan Haji di provinsi Maluku, payung hukum ini melewati uji publik di sejumlah daerah kabupaten/kota dan saat ini telah berada pada tahapan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.
Namun untuk memastikan Perdanya tidak bertentangan dengan UU sesuai dengan kewenangan daerah atau tidak, akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri bila Kemendagri telah menyatakan Perda ini telah siap disahkan, maka DPRD Maluku diharapkan akan menggelar Paripurna persetujuan Perda sebagi syarat terbentuknya EHA di Maluku.
Yamin mengatakan, pengajuan EHA Maluku saat ini berada dalam urutan posisi ke delapan dari 19 provinsi yang juga ikut mengajukan permohonan serupa. Namun jika seluruh persyaratan ini telah dipenuhi diharapkan Pemerintah Pusat dapat mewujdukan Provinsi Maluku, sebagai salah satu wilayah EHA di Indonesia.
“Ini harapan masyarakat Maluku, Kanwil Kemenag Provinsi Maluku akan berupaya bersama pemerintah provinsi Maluku dan stakeholder mewujudkan EHA di wilayah ini untuk memutus mata rantai penderitaan jamaah haji,” harap Yamin.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
