Komisi II DPRD Maluku akan Telusuri Kelangkaan BBM
AMBONKITA.COM,– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, memastikan DPRD Maluku akan kembali memanggil Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kali ini untuk membahas persoalan distribusi dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.
Menurut Laipeny, setelah agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Maluku selesai, DPRD akan mulai menjadwalkan rapat bersama mitra kerja, termasuk Pertamina.
“Kalau agenda rapat dengan mitra sudah keluar, kami akan memanggil lagi Pertamina agar mereka menjelaskan persoalan distribusi BBM ini secara lebih rinci,” kata Laipeny kepada wartawan Selasa (7/7/2026).
- Boy Latuconsina Minta KNPI Maluku Evaluasi Kinerjanya
- Tantang KNPI Maluku, Senator Boy Latuconsina Ajak Uji Materi Permen hingga Perpres tak Adil ke MK
- Tengah Agustus Bahtera Nusantara Kembali Beroperasi, DPRD Maluku: Armada Off segera Diaktifkan
- DPRD Maluku Apresiasi Langkah Gubernur Tangani Sengketa Tanjung Sial
Ia menjelaskan, kuota BBM yang dikirim ke daerah pada dasarnya disesuaikan dengan permintaan yang diajukan dari masing-masing wilayah. Namun, pengawasan terhadap distribusi hingga ke tingkat SPBU menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas teknis.
Laipeny juga menyoroti dugaan praktik penimbunan maupun permainan distribusi BBM oleh oknum tertentu.
“Waktu RDP dengan Pertamina, kami mendapat informasi ada pengusaha yang mengatakan stok di SPBU habis, padahal gudangnya masih penuh. Dugaan seperti ini harus diawasi karena bisa menyebabkan BBM dijual di atas harga yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran di SPBU, pemerintah daerah harus segera membuat berita acara dan melakukan pemeriksaan terhadap alat ukur maupun sistem tera.
“Kalau ditemukan pelanggaran, harus dibuat berita acara resmi. Semua alat ukur wajib ditera. Kalau meter teranya rusak atau tidak sesuai ketentuan, baru bisa diproses sesuai aturan,” jelasnya.
Selain melalui RDP, Laipeny menegaskan DPRD Maluku juga akan turun langsung ke lapangan dalam agenda pengawasan apabila persoalan distribusi BBM masih terus terjadi.
“Kalau masalahnya masih sama, saat jadwal pengawasan kami akan turun lagi. Seperti sebelumnya ketika terjadi antrian panjang di salah satu daerah, kami turun langsung dan akhirnya satu SPBU kembali dibuka sehingga antrean bisa terurai,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta








