Pelestarian hutan bakau penting buat tingkatkan kinerja perekonomian desa

AMBONKITA.COM – Berapa jumlah lokasi mangrove atau hutan bakau yang dijadikan sebagai destinasi wisata di seluruh dunia?

Menurut data dari situs sciencedirect.com, terdapat hampir sebanyak 4.000 tempat atraksi yang tersebar di sebanyak 93 negara dan kawasan di mancanegara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak dua pertiga dari jumlah tersebut terdapat di benua Amerika, seperti di kawasan Karibia dan negara bagian Florida, AS.

Namun, kawasan wisata yang terkait dengan mangrove juga terdapat sebanyak lebih dari 500 atraksi di wilayah Asia Tenggara (termasuk Indonesia).

Berdasarkan hasil kajian sciencedirect.com, pariwisata mangrove menghasilkan lebih sedikit dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan perairan dibandingkan dengan wisata lainnya seperti yang terkait dengan terumbu karang.

Bahkan, pariwisata mangrove menghasilkan berbagai manfaat positif seperti menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitarnya.

Karena itu, tidak heran bila pemangku kebijakan dan pihak swasta yang melihat kesempatan itu untuk membuat kawasan mangrove sebagai salah satu lokasi pariwisata.

Di Indonesia sendiri, KKP juga menyatakan bahwa program pembibitan dan pengembangbiakan mangrove di sejumlah desa pesisir bakal bermanfaat pula untuk meningkatkan perekonomian warga desa tersebut.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu meyakini bahwa dengan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, pembibitan mangrove akan berjalan dengan baik sehingga ke depannya juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan mangrove.

Seperti diketahui, pembangunan di kawasan mangrove itu juga merupakan bagian dari dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya.

24 kabupaten/kota

KKP pada tahun 2020 telah melakukan program rehabilitasi di sebanyak 24 kabupaten/kota dalam bentuk antara lain penanaman mangrove, pembangunan nurseri mangrove, pembangunan tracking mangrove serta pemberian sarana dan prasarana produk olahan dan turunan mangrove.

Dengan kegiatan penanaman mangrove tersebut diyakini bakal meningkatkan kinerja perekonomian di daerah sekitarnya yaitu dengan menyerap banyak tenaga kerja serta dengan adanya bantuan alokasi anggaran untuk berbagai aktivitas termasuk pengadaan sarana dan prasarana.

Salah satu bentuk lokasi wisata di ekosistem mangrove di Tanah Air antara lain adalah tracking atau selasar jelajah mangrove yang telah dibangun di berbagai daerah.

Misalnya, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, saat ini telah terdapat selasar jelajah mangrove sepanjang 1,5 kilometer yang bisa menjadi objek wisata baru.

Di tempat tersebut, juga dibangun sejumlah fasilitas umum seperti toilet serta amphitheater, tempat sampah, papan informasi dan pengurukan area komunitas nelayan dan pembuatan ikon berbentuk ornamen yang merepresentasikan akar pensil Avvicennia sp.

Dengan berbagai pernak-pernik menarik tersebut, diharapkan selasar mangrove bisa menjadi media guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus tempat edukasi dan konservasi mangrove.

Tidak hanya di pulau Jawa, atraksi selasar mangrove seiring dengan program rehabilitasi kawasan mangrove juga ada di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Sama halnya dengan di Gresik, selasar di Asahan juga bertujuan untuk restorasi alam sekaligus difungsikan sebagai destinasi wisata terbatas.

Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan Asahan Tommy Prasetya mengutarakan harapannya agar selasar mangrove di Asahan bisa berkembang menjadi destinasi utama yang lengkap di Asahan.

Begitu pula halnya di Desa Setapuk Besar, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, di mana dibangun pula destinasi wisata kawasan mangrove berkelas yang melibatkan masyarakat di sekitarnya.

Di Singkawang, infrastruktur yang dibangun meliputi gerbang/gapura, tracking mangrove sepanjang 255,5 meter, spot swafoto, gazebo sentra kuliner yang dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan dan toilet.

Dari berbagai tempat destinasi wisata tersebut, KKP dan pemda juga bersinergi dengan kelompok masyarakat lokal, yang diharapkan dengan sinergi tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa yang ada di sekitarnya.

Dampak ekonomi

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf juga mengutarakan harapan agar munculnya dampak ekonomi dari setiap upaya konservasi bagi masyarakat di sekitar hutan mangrove.

Bantuan KKP ini dinilai dapat menjadi titik awal untuk memoles kawasan konservasi agar tetap bertahan dari tekanan pembangunan yang membabat alam.

Melalui kegigihan dan inovasi, apa yang telah terbangun diharapkan bisa berkembang besar, hingga nanti bisa menyejahterahkan masyarakat setempat.

Dalam catatan KKP sendiri, sepanjang tahun 2020 telah dilakukan penanaman 2.975.129 batang mangrove di berbagai daerah dengan luas area mencapai 448.18 hektare.

Penanaman mangrove dilakukan di 18 kabupaten/kota di Indonesia, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Pesisir Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Indramayu, Brebes, Cirebon, Karawang, Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Rembang, Sambas, Singkawang, Mempawah, dan Penajam Pesisir Utara.

Kegiatan penanaman mangrove di 18 lokasi dilakukan secara padat karya dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 2.645 orang.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, KKP menargetkan penanaman mangrove seluas 400 ha di tahun 2021. Sampai tahun 2024, KKP berencana melakukan penanaman mangrove seluas 1.800 hektare.

tidak hanya sebagai destinasi wisata, ekosistem mangrove sebenarnya juga memiliki aspek ekonomi kreatif antara lain sebagai salah satu bahan dalam produksi makanan khas daerah seperti dodol, sirup, keripik, dan sebagainya.

Dalam sejarahnya, pengelolaan ekosistem Mangrove lahir sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk kelestarian lingkungan yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik di berbagai sektor termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Gerakan tersebut kemudian dijalankan dengan sinergi aktif berbagai Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dengan inisiasi dari pemerintah tersebut dan melibatkan banyak warga di sekitar kawasan mangrove, diyakini bahwa gerakan pelestarian tersebut juga ke depannya bakal menghasilkan banyak manfaat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Antara/AFN)