CPNS Pemkab Malra Ikut Latsar, Ini Pesan Gubernur Maluku

AMBONKITA.COM,- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang dilaksanakan di auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku di kota Ambon.

Latsar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ini dilakukan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme maupun kebangsaan. Latsar juga dilakukan untuk membentuk karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme maupun kompetensi bidang.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Samuel E. Huwae, meminta CPNS dapat memanfaatkan kegiatan Latsar dengan sebaik baiknya. Karena kegiatan ini merupakan pembekalan yang komprehensif agar seorang CPNS mempunyak skill, knowledge, dan attitude untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur negara sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

BACA JUGA: Sembilan Anak di Geser Ditemukan Kurang Gizi

Dalam Latsar, kata dia, beberapa tahapan akan dilalui sebagai seorang CPNS. Yaitu pertama pembentukan karakter CPNS. Pada tahapan ini CPNS akan dibekali dengan mata pelatihan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan serta perannya untuk mendukung terwujudnya smart govarnance pada instansi masing-masing.

Kedua, yakni tahapan habituasi dalam proses aktualisasi di tempat tugas. Tahapan ini merupakan proses pembiasaan melaksanakan tugas jabatan sebagai PNS melalui implementasi kegiatan aktualisasi di tempat tugas.

Ketiga, yaitu tahapan evaluasi aktualiasasi. Ini merupakan tahapan evaluasi untuk menilai kemampuan para peserta dalam mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tempat tugas.

“Pada tahap ini juga akan menentukan lulus atau tidaknya seorang CPNS dalam mengikuti pelatihan dasar ini,” katanya.

Murad juga menegaskan tentang empat asas yang diharapkan dapat menjadi pilar utama untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara akuntabel dan terukur, disesuaikan dengan “demand based reform”. Sehingga hal ini dapat berperan dalam mewujudkan pemerintah berkelas dunia yakni perubahan mindset dan cultural set ASN, cote value ASN, akselerasi reformasi birokrasi dan momentum the new normal.

“Perwujudan birokrasi kelas dunia harus menjadi faktor determinan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya guna mendukung Visi Indonesia Maju 2045,” harapnya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS