DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi 2023

AMBONKITA.COM,- DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, ini berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Senin (6/5/2024).

Dalam LHP BPK Tahun 2023 yang diserahkan, Pemda Maluku kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemda Maluku sudah meraih WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut sejak 2019 lalu.

Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Hery Purwanto dalam rapat paripurna DPRD Maluku tentang penyerahan LHP tersebut.

Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, dalam sambutannya yang disampaikan Plh Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku, Ismail Usemahu, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian opini WTP dari BPK RI.

BACA JUGA: DPRD Maluku Temui Kepala BNN RI Bahas Masalah Narkotika

Sadali mengatakan, peraihan opini WTP tersebut merupakan hasil kerja keras bersama untuk menjadikan Maluku yang lebih baik di masa akan datang.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada tim pemeriksa yang telah bekerja keras sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan,” ungkapnya.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat juga disampaikan Penjabat Gubernur kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang senantiasa melakukan pengawasan selama pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun 2023.

“Kepala perwakilan beserta seluruh jajarannya, terutama tim pemeriksa BPK RI yang telah bekerja keras dengan penuh ketelitian telah melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku,” katanya.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka pada tanggal 5 Maret 2024, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 kepada BPK RI Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari ini dilakukan penyerahan laporan hasil keuangan kepada Pemprov Maluku,” tandasnya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS