Jaksa On The Spot Jalan Diduga Bermasalah di Kaibobu

AMBONKITA.COM,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB), mulai melirik proyek peningkatan kualitas strukur jalan yang diduga bermasalah dari Waisarisa menuju Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat.

Hal itu ditandai dengan langkah Kejari SBB melakukan on the spot atau turun langsung memantau lokasi pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD-DAK tahun 2022 sebesar Rp 6.907.465.000.

“Tiga hari lalu kita sudah on the spot ke lapangan,” kata Rapid, Kasi Intel Kejari SBB kepada wartawan di Ambon, Senin (19/9/2022).

Ia mengaku, on the spot pekerjaan jalan dilakukan di desa Kaibobo. Langkah itu merupakan inisiatif pihaknya setelah menerima informasi pekerjaan jalan oleh CV. Tri Setya Novalina diduga tidak sesuai spesifikasi.

“Jadi kita turun lebih awal. Memang belum ada sprint, tapi kita lebih awal terkait informasi adanya kesalahan dalam pekerjaan tersebut. Kita antisipasi jika kemudian di perintah atasan,” ungkapnya.

Sesuai kontrak, Rapid mengaku pengerjaan proyek jalan senilai hampir Rp 7 miliar tersebut harus berakhir pada September 2022.

“Kalau di lihat di lapangan mereka sementara kerja. Dan sesuai kontrak, pekerjaan ini selesai di September sejak dikerjakan dari Februari (2022). Ini jalan Lapen bukan Hotmix. Fakta di lapangan jalan Lapen. Soal kesalahan, ya pasti. Bagaimana kita turun,” pungkasnya.

BACA JUGA: Proyek Jalan Waisarisa-Kaibobu Diduga Dikerjakan Asal-asalan

Sebelumnya diberitakan, proyek peningkatan kualitas strukur jalan dari Waisarisa menuju Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, diduga dikerjakan asal-asalan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Tri Setya Novalina ini menelan anggaran sebesar Rp. 6.907.465.000 yang bersumber dari APBD-DAK tahun 2022.

Menyikapi hal itu, Ketua BPD Kaibobu, Andarian Souhuken, mengaku telah menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas jalan dan bisa saja berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.