Kendalikan Inflasi, Dirkrimsus Polda Maluku: Jangan Timbun Pangan dan Naikan HET

AMBONKITA.COM,- Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Hijrah Soumena, mengingatkan kepada distributor pangan di Maluku, agar jangan melakukan penimbunan barang maupun menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Hal itu disampaikan Kombes Hijrah saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Satgas Pangan Provinsi Maluku yang berlangsung di aula Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (24/1/2024).

“Rekan-rekan distributor agar HET tetap sesuai dengan yang ada, dan jangan ditimbun (pangan) sampai harga naik, baru dijual,” pinta Kombes Hijrah mengingatkan saat rakor yang digelar untuk mengendalikan inflasi dan HET di Maluku. Rakor dihadiri Kadis Perindag Maluku, Kadis Ketahanan Pangan Maluku, maupun dari instansi terkait lainnya serta pihak pelayaran dan para distributor.

BACA JUGA: Stabilitas Keamanan Kondusif Jelang Pemilu di Maluku

Menurut Soumena, situasi global, maupun regional yang terjadi saat ini yakni perang Rusia vs Ukraina, Israil vs Palestina dan konflik di laut cina selatan. Situasi itu memiliki dampak terhadap seluruh negara di dunia termasuk Maluku dalam berbagai sektor.

“Bersama dinas terkait lakukan pengecekan di lapangan terkait stok dan harga. Harus ada kerja sama antara distributor dengan pelayaran dalam hal distribusi pangan, ini harus menjadi atensi kita,” pintanya.

Semua pihak diharapkan terus berkolaborasi, termasuk dengan dinas terkait untuk mengendalikan harga stok agar tetap aman dan stabil.

“Gakkum (penegakan hukum) merupakan tindakan akhir yang akan dilakukan apabila ada temuan pelanggaran di lapangan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam rakor tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang diambil yakni masing-masing instansi diminta agar memiliki tanggungjawab dalam pengendalian harga di pasar sehingga tidak melampaui HET.

Bongkar muat di pelabuhan diharapkan bisa dipercepat untuk mempermudah pendistribusian sembako kepada masyarakat. Jangan lakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penegakan hukum adalah langkah terakhir apabila masing masing instansi tidak mengindahkan teguran dari Satgas Pangan.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS