Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Satu Dekade Pemerintahan Jokowi, Pulihkan Hak Masyarakat Adat

AMBONKITA.COM,- Pemerintahan Jokowi akan segera selesai. Selama satu dekade rezim ini berkuasa meninggalkan warisan berupa peraturan serta kebijakan yang telah meminggirkan masyarakat adat.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AMAN Maluku, KORA Maluku, BPAN Wilayah Maluku, Perempuan AMAN, AJI Ambon, Komite Aksi Kamisan Ambon, GEMA PENU SETARA, FPPI Ambon, GEMPAR UNPATTI, dan BAMM, menggelar aksi damai di bundaran Patung Leimena, kota Ambon, Jumat (11/10/2024).

Ketua AMAN Maluku, Lenny Patty, koordinator aksi dalam siaran persnya mengungkapkan, selama satu dekade rezim ini berkuasa meninggalkan warisan berupa peraturan serta kebijakan yang telah meminggirkan masyarakat adat.

Bahkan di ujung kekuasaannya, Jokowi berupaya melanggengkan kepentingan oligarki dengan berbagai produk hukum, seperti, revisi UU Minerba, UU CK, UU IKN, pengesahan UU KUHP.

Berbagai peraturan perundang-undangan itu, didesain dan disahkan sengaja untuk menyangkal keberadaan lebih dari 40 juta masyarakat adat di Indonesia.

BACA JUGA: Polisi Bongkar Praktik Penimbunan Pertalite di Ambon

Masyarakat Adat beserta hak-hak konstitusionalnya dilanggar, hal ini menunjukan pemerintah gagal melindungi rakyatnya.

Alih-alih menghormati hak dan pengakuan wilayah hukum masyarakat adat dan tanah adatnya, produk kebijakan itu justru berorientasi pada perluasan dan penguatan sektor bisnis.

Karena arah pembangunan dan kebijakan dikendalikan pemodal, dimana DPR sebagai pembentuk undang-undang selama ini telah dikontrol para pengusaha.

Dalam banyak kasus, bahkan pemerintah hendak memisahkan proses pengakuan hak atas wilayah adat.

Masyarakat Adat di Maluku juga mengalami kondisi serupa akibat ketimpangan kebijakan dari pusat turut diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Negeri di Maluku, yang dijadikan lokasi proyek di sektor energi, pertambangan dan kehutanan mengakibatkan berbagai masalah, seperti konflik serta kerusakan lingkungan.

“Masyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan karena hak atas tanah dan ruang hidup mereka disulap menjadi proyek berkedok pembangunan ekonomi,” katanya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS