KPK Sambangi Maluku Selama Sepekan, Ini yang Dilakukan

AMBONKITA.COM,- Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi di Provinsi Maluku.

Melalui siaran tertulis yang diterima AmbonKita.com dari Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, menyebutkan, selama sepekan sejak Senin (1/11/2021) tim Korsup KPK akan berada di Maluku untuk melakukan sejumlah kegiatan.

Beberapa kegiatan yang akan digelar diantaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku dengan Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Forkompimda Se-Maluku; Rakor dengan Aparat Penegak Hukum (Polda dan Kejati beserta jajaran); Rakor dengan DPRD Provinsi Maluku; Rakor Dunia Usaha dengan KAD Provinsi Maluku; serta Rapat Monitoring Evaluasi (Monev) Aset dan Pendapatan Daerah di Pemkab Buru dan Buru Selatan.

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kedelapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Dalam pelaksanaannya, KPK tidak hanya berkoordinasi dengan pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga dengan DPRD. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislatif.

Khususnya terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, titik rawan korupsinya antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, atau alokasi pokir yang tidak sah.

Sebagian besar titik rawan ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif. KPK juga mendorong optimalisasi peran dunia usaha dalam pencegahan korupsi.