Menteri Edhy Prabowo : LIN Maluku Menjadi Kenyataan

AMBONKITA.COM,-Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat (Pempus) dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan Lumbung Ikan Nasional (LIN) bagi Provinsi Maluku. Karena itu pula, Menteri Edhy Prabowo mengatakan tujuannya ke Kota Ambon, Maluku pada Minggu (30/8/2020).

Menteri Edhy Prabowo datang dengan membawa lengkap pejabat utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuktikan komitmen Pempus serta ingin menuntaskan hutang-hutang pemerintah pusat bagi Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Edhy akan berada di Ambon selama tiga hari.

BACA JUGA : Menteri Edhy Prabowo Siapkan Alat Perkirakan Lokasi Tangkap dan Ajak Pemkab Hidupkan Tambak Udang

“Kami tidak ingin Lumbung Ikan Nasional (LIN) hanya sekedar simbol, tapi kami langsung mengimplementasikan Lumbung Ikan Nasional itu sebagai satu kenyataan. Maka itu dalam kunjungan (ke Ambon) ini, saya bawa jajaran eselon I saya lengkap, kecuali Irjen saja, karena Irjen harus jaga kantor di Jakarta,”kata Edhy Prabowo.

BACA JUGA : 10 Tahun LIN Ngambang, Menteri Edhy Prabowo Sebut Penyebabnya Itu Komunikasi

BACA JUGA : Kunjungi Ambon, Ini Sejumlah Agenda Menteri Prabowo

Pernyataan Menteri Edhy ini disampaikan menjawab Gubernur Maluku, Murad Ismail terkait persoalan LIN yang terkatung-katung saat memberikan sambutan dihadapan Menteri Edhy di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Waiheru Ambon, Minggu (30/8/2020).

Edhy Prabowo mengatakan KKP sangat serius dan siap bekerjasama untuk mendorong Maluku sebagai LIN secara nyata bukan hanya sekedar jargon, atau hanya sekedar lewat aturan baik itu Perpres maupun Undang-Undang. “Yang paling penting implementasinya. Ini yang diperintahkan bapak Presiden kepada kami (KKP),”sebutnya.

Sebelumnya dihadapan Menteri Edhy, Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan potensi budidaya laut sesuai zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku seluas 18.346,40 hektar, potensi lahan budidaya air payau 191.150 hektar, potensi budidaya ikan tawar 36.251 hektar yang terbentang di 1.054 desa pesisir dari total 1.198 desa di Maluku.

Dari jumlah itu, kata Gubernur, lahan yang sudah dimanfaatkan baru mencapai 4,74 persen atau 8215,60 hektar dengan hasil produksi setahun 2019 sebanyak 620.882,72 ton dengan jumlah pembudidaya ikan di Maluku tercatat kurang lebih sebanyak 19.495 orang.

Potensi besar perikanan tersebut kata mantan Komandan Korps Brimob Polri itu harus dikembangkan. Namun lanjut Gubernur, tidak dipungkiri masih ada kendala-kendala yang dihadapi Maluku seperti infrastruktur kelautan dan perikanan, peralatan dan teknologi serta SDM masyarakat untuk lebih tekun, termasuk merubah bagaimana mindset masyarakat untuk lebih tekun dalam profesi nelayan ataupun pelaku budidaya.

“Kami di daerah akan kesulitan dalam mengembangkan usaha-usaha perikanan tanpa dukungan pusat dan investor. Kami butuh stimulus yang tepat sasaran sehingga mampu mendorong peningkatan daya saing dan daya jual perikanan Maluku,”ujarnya.

Karena itu, lanjut Gubernur Maluku, keputusan Pempus untuk menjadikan Maluku sebagai LIN adalah sebuah keputusan yang sangat tepat dan strategis sehingga perlu segera direalisasikan. “Kami sangat berterimakasih atas komitmen Pempus melalui menteri dan jajaran yang sangat responsif terhadap kebijakan merealisasikan program LIN yang akan mulai direalisasikan dalam tahun 2021,”tegasnya.

Sementara untuk studi kelayakan dan pengadaan lahan untuk pengembangan LIN lanjut Gubernur sementara terus berproses, Pemprov Maluku optimis akan secepatnya diselesaikan.

Gubernur juga menyampaikan, kehadiran Menteri KKP, Edhy Prabowo ke Ambon menegaskan dan memperkuat komitmen dan sinergitas Pempus dan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Maluku. (Ruzady Adzis)