Pilkada Maluku, Rektor IAIN: Pemimpin harus Jujur dan Berintegritas, Jangan Hanya Ingin Berkuasa

AMBONKITA.COM,- Pilkada Maluku untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur telah di depan mata.

Tak lama lagi masyarakat akan menentukan calon pemimpin yang dianggap layak untuk memimpin Maluku lima tahun mendatang.

Saat ini tercatat ada enam bakal calon gubernur yang telah mendaftar di partai politik.

Mereka adalah mantan gubernur Maluku Murad Ismail, mantan Pangdam XV Pattimura Jefry Apolly Rahawarin, dan Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta.

Kemudian, Anggota DPR RI Hendrik Lewerissa yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Maluku. Lalu ada mantan wakil gubernur Maluku Barnabas Orno dan Komandan Lantamal Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina.

Sedangkan bakal calon wakil gubernur yang mendaftar di partai politik diantaranya ada mantan bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, mantan bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath dan mantan Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Maichel Wattimena.

Selanjutnya ada Politisi PDI-P Maluku Tadi Salampessy, dan mantan Wakil Wali Kota Ambon Sam Latuconsina.

Pendaftaran bakal calon kepala daerah Maluku sendiri telah ditutup oleh partai politik.

Setelah pendaftaran ditutup, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur beserta tim kini mulai bermanuver dan melakukan lobi-lobi politik di Jakarta.

Tujuannya tak lain untuk mengamankan rekomendasi partai politik sebagai tiket maju di pilkada Maluku pada November 2024 mendatang.

Kini di saat para bakal calon kepala daerah sedang bersaing berebut rekomendasi partai hingga skenario utak atik pasangan, tiba-tiba muncul nama Rektor IAIN Ambon Prof. Dr Zainal Abidin Rahawarin di pusaran Pilkada Maluku.

Nama Zainal belakangan mencuat dan menjadi perbincangan publik  setelah muncul wacana bahwa ia akan dipasangkan dengan salah satu bakal calon gubernur Maluku.

Menanggapi wacana yang sedang mengemuka tersebut, Prof Enal sapaan akrab Zainal Rahawarin pun angkat bicara.

Menurutnya sejauh ini ia tidak pernah dilamar oleh calon gubernur tertentu maupun mendaftar di partai politik untuk maju dalam pilkada Maluku.

“Mungkin itu wacana. Saya sendiri tidak pernah dilamar apalagi melamar atau  mendaftar sebagai calon wakil gubernur di partai politik,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2024).

Prof Enal mengakui bahwa meski ia tidak mendaftar untuk maju di pilkada Maluku, namun ada pihak yang berkeinginan membangun komunikasi dengannya terkait pilkada.

Ia tidak menyebut siapa.

“Memang ada pembicaraan informal tentang hal tersebut. Hanya saja itu sebatas ajang helo-helo dan silaturahmi biasa,” ujarnya diplomatis.

Dia mengaku soal munculnya wacana ada bakal calon  gubernur yang berkeinginan sebagai calon wakil gubernur hal itu tergantung persepsi publik untuk menilainya. Terlepas dari itu, ada hal-hal yang menjadi cacatan penting bagi siapa saja yang ingin jadi Gubernur atau Wakil Gubernur.

Baginya pilkada harus dapat dimaknai sebagai jalan untuk melahirkan pemimpin yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bukan sebaliknya.

“Jika hanya untuk memenuhi hasrat ingin berkuasa atau untuk menjawab wacana yang berkembang agar memiliki daya tawar politik di mata masyarakat, maka sebaiknya jangan,” katanya.

Seorang pemimpin harus punya konsep yang jelas dan berkomitmen untuk melaksanakan.

VISI DAN PROGRAM

Terkait dengan ada bakal calon gubernur yang mungkin saja berkeinginan sebagai pendampingnya, ia mengaku bahwa  punya beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak.

“Bagi seorang akademisi seperti saya, sudah barang tentu ada banyak hal mendasar yang menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Pertama kata Prof Enal yakni visi-misi kepimpinan. Sebab seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk menahkodai daerah yang akan dipimpinnya.

“Inilah pertanyaan mendasar bagi seorang pemimpin dalam lingkup kepemimpinan di lembaga apa saja. Jika anda tidak punya konsep yang jelas dan terarah sebagai landscape blue print pembangunan yang akan dikerjakan, maka sebaiknya anda jangan terjun sebagai seorang kepala pemerintahan,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa setiap calon kepala daerah pasti akan memaparkan visi dan misi serta program yang akan dibuat saat masa kampanye. Namun tidak semua calon kepala daerah yang mampu memahami dan melaksanakan visi dan misi serta  program yang dipaparkan.

“Jika hanya bermodalkan konsep yang dibuat, atau dibuatkan, dimana dia sendiri tidak paham alias hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusi atau regulasi yang disyaratkan, maka itu tidak lebih dari sekedar basa basi janji politik,” ungkapnya.

“Sehingga saat dibacakan pada kegiatan kampanye, dialog dan sebagainya terkesan hanya sebagai catatan seremonial dan janji politik. Akibatnya, begitu terpilih tidak tahu berbuat apa dan mau kemana arah dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Menurutnya calon pemimpin yang tidak menguasai visi misi dan tak mampu merealisasikan setiap program dan janji kampanye merupakan tipe pemimpin yang tak memahami nilai-nilai kepemimpinan.

“Orang Ambon pung istilah, tiba saat tiba akal. Inga biking, tar inga lewat. Pola kepemimpinan sepeti ini biasanya hanya berdasar pada senang dan tidak-suka dan tidak. Istilah pada zaman Orde Baru, ABS alias asal bapak senang,” ungkapnya.

INTEGRITAS

Pertimbangan kedua kata dia calon gubernur Maluku yang akan meminangnya harus punya komitmen dan integritas.

Sebab menurutnya komitmen dan integritas bagi seorang pemimpin menjadi bagian penting dalam unsur kepemimpinan.

“Karena ini terkait dengan berbuat adil, jujur dan amanah. Kita ini mau bicara apa saja, kalau tidak punya komitmen dan integritas, sulit dipercaya,” ujarnya.

Prof Enal berpandangan orang yang akan memimpin  Maluku harus mampu membangun kepercayaan, punya sikap jujur, adil dan amanah.

Selain itu pemimpin Maluku ke depan juga harus dapat bertindak sesuai aturan, jangan suka berbohong dan yang paling penting punya integritas dan komitmen untuk bangun Maluku lebih baik.

Sebab seorang pemimpin yang tidak berintegritas, cepat lupa terhadap ucapan dan janji.

Sedangkan seseorang yang memiliki integritas, akan selalu melaksanakan ucapan-janji dimana dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

“Jadi jangan bicara laeng biking laeng. Sekali anda berbohong, maka akan disusul kebohongan berantai. Komitmen itu, apa yang anda ucapkan atau janji untuk dilaksanakan,” katanya.

“Artinya dia akan konsisten antara ucapan dan perbuatan selama memimpin. Karena ucapan dan terlebih janji politik merupakan hak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan orang yang memiliki integritas pasti mempunyai kesadaran tinggi bahwa dia dapat mengontrol dirinya sendiri walau tanpa dikontrol.

“Istilah dalam dunia hukum adalah pengawasan melekat. Awasi diri anda, jangan menunggu pengawasan atau diawasi. Hanya orang-orang yang memiliki integritas yang bisa mensinkronkan janji dan perbuatan,” ungkapnya.

KESEJAHTERAAN

Adapun pertimbangan ketiga, yakni soal aspek kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurutnya ujung dari sebuah janji politik adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Bagi dia untuk membangun masyarakat yang sejahtera, memerlukan perencanaan yang terintegrasi antar berbagai aspek kehidupan seperti sosial budaya, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan hukum.

Semua aspek itu kata Prof Enal terkandung di dalam ideologi  Pancasila dan siapapun pemimpin di Maluku ke depan harus melaksanakan hal itu.

“Untuk menjawab masalah kesejahteraan ini, ijinkan saya kutip sebuah hadits Nabi Muhammad, ‘sebaik baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesama manusia,” ungkapnya.

Ia mencontohkan untuk persoalan pendidikan di Maluku, gubernur ke depan jangan hanya fokus pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat bantuan  pemberian beasiswa semata.

Menurutnya untuk menciptakan sumber daya yang bagus dan berkualitas, diperlukan juga infrastuktur sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai untuk kegiatan belajar.

Terkadang kata dia bantuan pendidikan yang diberikan bukan karena sebuah program yang terencana melainkan stimulus berupa hiba dan iba.

“Ini namanya bantuan setengah hati atau bantuan karena suka dan senang. Kalau suka, dikasih tidak suka hanya janji,” sebutnya.

KEMISKINAN

Menurut Prof Enal persoalan pembangunan kesejahteraan di Maluku seperti sebuah masalah laten yang sulit terurai.

“Maaf ya, kalu kita lihat pembangunan di Maluku, sepertinya menjadi masalah laten yang sulit terurai. Indikatornya, ya kemiskinan,” katanya.

Akhir-akhir ini, jangankan kemiskinan yang selama ini menjadi bahaya laten, tetapi untuk mengatasi inflasi saja, gubernur, bupati dan wali kota, maupun penjabat, harus diperingati bahkan diancam oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya dengan kondisi kemiskinan yang terus menghantui masyarakat, jangan pernah berharap bisa keluar dari maslah inflasi, jika akar penyebab inflasi tidak dapat diatasi melalui perencanaan yang baik.

Prof Enal mengatakan, masalah inflasi bukan hanya bagaimana mengatasi supply dan demand, melainkan akar masalahnya yakni  ketergantungan.

“Ketergantungan inilah yang perlu diatasi. Mengapa kita tidak bangun sentra-sentra produksi kebutuhan pokok masyarakat. Kita lebih suka menjadi masyarakat konsumtif dan instan dari pada masyarakat produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa  problem pembanguan di Maluku saat ini harus dapat diatasi dengan sistem pembangunan yang terencana, sistematis dan terukur.

Ia menilai sangat aneh, pemerintah daerah setiap tahun rutin melaksanakan acara musrembang. Tetapi hasilnya tidak lebih dari sebuah kegiatan rutin.

“Jangan tanya hasil musrembang terhadap peningkatan kesejahteraan, karena anda tidak akan memperoleh jawaban apapun. Dari pada kecewa, lebih baik jangan bertanya seperti itu,” ungkapnya.

AKUNTABILITAS

Terakhir kata Prof Enal pemerintahan yang akuntabel adalah pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan baik diminta maupun tidak.

Menurutnya ciri pemerintahan yang akuntabel itu, independent tidak memihak, transparan, melibatkan semua pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

“Keterbukaan itu penting, terutama antara eksekutif dan legislatif agar saling mendukung. Lakukan apa yang menjadi kewenangan sesuai aturan. Eksekutif melaksanakan pembangunan, legislatif mengawasi dan mengontrol. Jangan saling sandera, tetapi bangun hubungan kesetaraan dan fungsional,” ungkapnya.

Ia memaparkan fungsi kelembagaan terutama eksekutif dan legislative jangan sampai saling mendiskreditkan.

Masyarakat kata dia kerap disuguhkan dengan praktik saling sandera atau saling bajak antara eksekutif dan legislatif.

“Itu bukan ciri pemimpin yang baik. Kalau di undang ya datang, jangan mangkir. Sebaliknya sudah datang, jangan juga diperlakukan sepeti terpidana untuk diadili, bertindak seperti hakim untuk mengadili dan menyalahkan,” paparnya.

KILAS BALIK

Nama Prof. Dr Zainal Abidin Rahawarin M.Si tidak asing lagi bagi publik Maluku.

Selain menjabat sebagai Rektor IAIN Ambon, Zainal Rahawarin juga nyaris menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Maluku.

Publik Maluku pasti masih ingat dengan hiruk pikuk proses pencalonan Penjabat Gubernur Maluku beberapa waktu lalu.

Saat itu melalui proses seleksi yang transparan  di DPRD Maluku Prof Enal bersama  Deputi II Bidang Operasi Keamanan Syber dan Sandi (BSNN), Mayjen TNI Dominggus Pakel dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan-RB Djufri Rahman  terpilih sebagai calon Penjabat Gubernur Maluku melalui mekanisme voting.

Sayangnya dari ketiga nama tersebut yang diusulkan DPRD Maluku ke Jakarta tidak ada satupun yang terpilih sebagai Penjabat Gubernur Maluku.

Pasalnya pemerintah pusat seolah menutup mata terhadap aspirasi masyarakat Maluku yang di representasikan melalui DPRD Maluku.

Proses demokratisasi dalam seleksi dan pemilihan Penjabat Gubernur Maluku sebagai implementasi nilai-nilai pendidikan politik malah harus tunduk di bawah politik kekuasaan yang berbicara di luar fatsun etika politik.

Prof Enal sendiri sudah lebih 30 tahun lamanya mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai pengajar.

Sebelum terpilih sebagai Rektor IAIN Ambon, juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II bidang administrasi dan keuangan saat masih STAIN kemudian menjadi Wakil Rektor I IAIN Ambon.

Meski saat ini ia memiliki jabatan paling mentereng di kampus, namun ia dan keluarganya kini tinggal di rumah dinas. Kerena selama ini tinggal di rumah kontakan.

“Ya sekarang masih kumpul uang, nanti kalau sudah cukup baru bangun. Alhamdulillah selama ini masih punya uang untuk kontrak, kasihan masih banyak orang yang tidak punya uang untuk kontrak rumah. Doakan saja semoga cepat punya rumah,” ungkapnya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS