Polda Maluku & KPK Gelar Pelatihan Penanganan Perkara Tipikor

AMBONKITA.COM,- Polda Maluku dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menggelar pelatihan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, dan auditor pemerintah dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah Maluku.

Pelatihan tersebut dibuka oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, di Ambon, Senin (31/7/2023).

“Peranan Polri sangat dibutuhkan negara dalam upaya pemberantasan korupsi, demi mempertahankan stabilitas keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia,” kata Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam sambutanya.

Polri, kata Irjen Latif, juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung seluruh kebijakan program pemerintah. Dukungan yang diberikan bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, dan mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Tak hanya itu, Polri juga memiliki tugas yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kompetensi penyidik Tipikor yang prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan (Presisi) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Dan terus membangun sinergitas kerjasama yang baik antara kejaksaan, lembaga auditor, BPKP, BPK, dan APIP, kementrian, dan jajaran kementrian untuk tujuan bersama dalam memberantas tindak pidana korupsi di Maluku,” jelasnya.

BACA JUGA: Polwan Gelar Pengobatan Gratis di Ambon

Terhadap 74 orang peserta pelatihan, Orang nomor 1 Polda Maluku ini pun berharap agar mereka dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh.

“Kami juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum di provinsi Maluku,” pintanya.

Senada dengan Irjen Latif, Budi Waluya, mengaku KPK merupakan lembaga negara dalam satu rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tipikor.

Pembentuk Undang-undang, kata dia, mengharapkan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi perlu meningkatkan sinergitas.

“Sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya melaksanakan tindak pidana korupsi berdasarkan hak asasi manusia,” katanya.

KPK juga telah melaksanakan sinergitas dalam tugas koordinasi dan supervisi. Diantaranya yaitu membangun sistem SPDP Online sebagai sistim pelaporan tindak pidana korupsi; memberikan bantuan atau fasilitasi back kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mengalami hambatan; serta sering   melaksanakan pelatihan demi meningkatkan kemampuan bagi penegak hukum di daerah.

Pelaksanaan pelatihan bersama ini, lanjut Waluya, merupakan salah satu bentuk implementasi sinergitas, koordinasi dan supervisi yang diamanahkan oleh  UU KPK.

“Pelatihan ini juga telah ada kesepahaman dan kerjasama dengan Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI dan ditandatangani oleh piminan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri pada tanggal 20 Mei 2023,” ujarnya.

Untuk diketahui, pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum tersebut diikuti sebanyak 74 orang peserta. Terdiri dari Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Auditor pada perwakilan BPKP Maluku, Auditor perwakilan BPK Maluku, Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon  dan Auditor Daerah Provinsi Maluku.

Kegiatan pelatihan bersama tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari ke  depan terhitung dari tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus  2023.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS