Categories: AmbonkuHeadline

Refleksi 25 Tahun Perdamaian Pasca Konflik Sosial di Maluku

Share

AMBONKITA.COM,- Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog merefleksi 25 tahun perdamaian pasca konflik sosial yang telah dibina di provinsi Maluku.

Guru Besar UKIM Ambon, Pdt. Prof. Jhon Ruhulessin, menyampaikan, sejarah konflik sosial di Maluku merupakan suatu pelajaran dan pengalaman berharga bagi segenap orang Maluku khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Ia berharap konflik sosial jangan sampai terjadi lagi.

“Mari kita menatap masa depan yang lebih baik ke depan sebab tanpa pembelajaran itu kita akan salah arah dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat yang majemuk yang berbangsa dan bernegara dengan asas Pancasila dan undang-undang dasar 1945,” katanya.

Sebagai refleksi konflik Maluku 25 tahun lalu, Ruhulessin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat hubungan persaudaraan.

“Mari kita menegaskan komitmen kebangsaan kita, komitmen kemalukuan kita untuk betul-betul menata masa depan, sebab konflik itu ternyata tidak menyelesaikan permasalah tapi malah menimbulkan permasalahan dan kekerasan baru,” jelasnya.

Mantan Ketua Sinode GPM ini, juga mengajak masyarakat untuk terus belajar membangun Maluku ke depan, baik dari sisi kehidupan berbasis budaya maupun sosial.

“Menjelang Pemilu ini mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan dan silaturahmi yang baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ajaknya.

Senada dengan Ruhulessin, DR. Abidin Wakano, Ketua Pusat Rekonsiliasi dan Mediasi Maluku, juga meminta seluruh masyarakat Maluku agar cerdas dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dengan isu yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, isu yang dihembuskan itu hanya untuk membuat Maluku tidak aman.

“Konflik sosial tahun 1999 harus menjadi bahan renungan kita semua karena konflik itu dampaknya sangat luas dan besar bagi kehidupan orang Maluku,” ujarnya.

BACA JUGA: Gunakan Pesawat Surat Suara DPRD Provinsi Dikirim ke MBD

Wakano mengaku, konflik kemanusiaan yang melanda Maluku tersebut boleh dikatakan sebagai salah satu konflik sipil terbesar di abad ini. Konflik itu sudah banyak memakan korban jiwa dan harta benda.

“Mari kita banyak belajar bahwa konflik dan kekerasan membuat kita ambruk dan kita perlu belajar banyak dari konflik di tahun 1999 lalu,” pintanya.

Di sisi lain, Dosen IAIN Ambon ini menepis prediksi banyak orang bahwa pemulihan keamanan pasca konflik membutuhkan waktu 20 sampai 50 tahun, baru Maluku bisa kembali normal.

“Prediksi banyak orang pemulihan kondisi keamanan pasca kerusuhan membutuhkan waktu 20 sampai 50 tahun baru kembali normal, namun faktanya hari ini di luar prediksi di mana hanya dalam waktu beberapa tahun saja kita punya success story yang luar biasa, dan ini menjadi sebuah catatan dan cerita yang baik untuk semua orang,” jelasnya.

Maluku sejatinya, kata dia, harus menjadi laboratorium untuk orang belajar tentang bagaimana mewujudkan perdamaian dalam waktu cepat. Kendati begitu, memang ada satu atau dua hal yang perlu dibenahi bersama.

“Secara umum Maluku kembali pulih dari konflik sosial dengan waktu yang sangat cepat sehingga pantas menjadi laboratorium perdamaian di Indonesia bahkan di dunia,” ungkapnya.

Wakano meminta seluruh masyarakat Maluku agar dapat menjaga hubungan silaturahmi dan toleransi yang sudah terjalin dengan baik.

“Saya sangat mengharapkan adanya ketahanan dari masyarakat Maluku khususnya di tahun politik ini sehingga jangan sampai terbawa dengan polarisasi politik identitas dan sebagainya, sebab tujuan dari kita berdemokrasi itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga saya bersama beberapa rekan saya kami para tokoh agama dan tokoh adat para latupati akan selalu menjadi alarm pengingat untuk Maluku yang aman dan damai,” ucapnya.

Pimpinan Yayasan Gasira Maluku Pdt. DR. Liz Marantika, mewakili kaum perempuan dan anak, mengaku, konflik sosial yang terjadi 25 tahun silam selain telah merenggut jiwa laki-laki, juga sudah merampas kebahagiaan perempuan dan anak-anak di Maluku.

“Para perempuan dan anak-anak yang mengalami konflik sosial di tahun 1999 itu rata-rata sangat terganggu psikologinya dan bahkan ada juga yang menjadi korban jiwa. Selain itu juga dampak dari konflik sosial di Maluku banyak kaum wanita yang menjadi korban seksual dan pelecehan,” ungkapnya.

Konflik sosial, lanjut dia, juga membatasi gerak sosial. Kaum perempuan tidak leluasa sehingga konflik sosial di Maluku harus menjadi pembelajaran berharga bagi semua orang.

“Yang harus kita jaga dalam merawat perdamaian saat ini adalah bagaimana kita berupaya untuk menghambat seluruh faktor yang memposisikan masyarakat pada situasi yang rentan, seperti adanya ketidakadilan dalam segala hal, kemudian juga masalah kemiskinan,” pintanya.

Ketidakadilan dan kemiskinan, tambah Marantika, dapat membuat masyarakat mudah terpengaruh, atau dapat dijadikan alat politik dan sebagainya.

“Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa keadilan dalam segala hal itu sangat penting untuk memelihara perdamaian di bumi Maluku yang kita cintai ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Drs. M. Rum Ohoirat, mengatakan, konflik sosial di Maluku tidak mendatangkan manfaat, justru sebaliknya telah membawa dampak kerugian dan kehancuran bagi masyarakat sendiri.

“Tanggal 21 Januari lalu tepatnya saya yang kebetulan berdinas di Mabes Polri diberangkatkan ke Ambon. Saat tiba saya kaget melihat situasi saat itu, antara saudara saling membunuh, kerusakan di mana-mana, dan begitu kerasnya fitnah dan hoax yang beredar yang menyebabkan konflik berkepanjangan,” ungkapnya.

Bahkan, Ohoirat mengatakan tidak ada satu data resmi yang dirilis terkait dengan korban pada saat itu. Banyak versi terkait dengan korban kerusuhan, namun yang mungkin bisa dijadikan satu patokan yaitu data yang dirilis oleh lembaga survei Indonesia. Hasil survey menyebutkan kerusuhan di Maluku sudah memakan ribuan orang korban jiwa, dan yang mengungsi.

“Kerusuhan di Maluku ini harus menjadi perhatian kita semua sebab karena kerusuhan itu sesama saudara saling membunuh, kita tidak lagi merasakan kehidupan yang damai dan rukun,” pintanya.

Maluku terkenal dengan budaya persaudaraan pela gandong yang sangat erat. Mari terus menjaga kebudayaan tersebut.

“Hari ini genap 25 tahun kita merefleksikan konflik yang pernah terjadi di Maluku, mari kita jadikan semuanya sebagai pelajaran untuk menjadi kehidupan kita ke depan yang lebih baik, saya yakin dan percaya kita semua ingin kedamaian terwujud di bumi Maluku,” jelasnya.

Berbicara mengenai konflik di Maluku, Ohoirat mengaku sering terbawa emosi dan sedih. Sebab, Ia terlibat langsung dalam situasi konflik saat itu bagaimana melerai kedua belah pihak agar tidak bertikai.

“Saat itu suasananya sangat mencekam dan kacau balau sehingga kami aparat juga bisa terkena dampak dan resikonya akibat isu memprovokasi yang beredar dan membuat kedua belah pihak di Maluku menjadi panas,” katanya mengenang.

Mantan Kapolres Kepulauan Aru dan Kapolres Tual ini mengajak masyarakat Maluku agar dapat terus menjaga kedamaian di bumi Para Raja-raja ini.

“Saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat agar mari di tahun politik ini kita jaga persaudaraan dan silaturahmi kita dengan baik, kita sukseskan pemilu serentak dengan baik, sebagaimana kita pernah punya sejarah di mana pemilu yang dilaksanakan saat kerusuhan di Maluku saat itu bisa berjalan dengan aman,” pintanya.

Dengan situasi Maluku yang semakin kondusif, Juru Bicara Polda Maluku ini merasa yakin semua elemen masyarakat bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai.

Pada kesempatan itu, Ohoirat juga mengaku Polda Maluku memiliki program unggulan yang merupakan inovasi Kapolda Maluku. Program itu yakni Basudara Manise yang bertujuan mewujudkan Maluku yang aman, damai dan sejahtera.

“Kalau ada kegiatan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dengan Kapolda maka itu merupakan bagian dari proses untuk memperkuat tali silaturahmi. Sehingga kalau Maluku damai dan sejahtera itu bukan karena aparat keamanan TNI dan Polri saja, namun merupakan dampak dari peran semua lapisan masyarakat di Maluku,” pungkasnya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Recent Posts

Hukum Adat Kei untuk Keadilan Korban Kekerasan Seksual

Fauziah A Ngabalin AMBONKITA.COM,- Dalam Kitab Hukum Adat Masyarakat Kepulauan Kei, Provinsi Maluku, memiliki aturan…

05/19/2024

KKP Amankan Kapal Ikan Asing Berbendera Rusia di Laut Arafura

AMBONKITA.COM,- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan satu Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Rusia di…

05/19/2024

Miliki 13 Paket Narkotika Tiga Pemuda di Ambon Diringkus

AMBONKITA.COM,- Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku mengamankan tiga orang pemuda secara terpisah di kota…

05/19/2024

Puluhan Calon Taruna Akpol Maluku Tes CAT Penalaran Numerik dan Wawasan Kebangsaan

AMBONKITA.COM,- Sebanyak 54 orang Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Panda Maluku, menjalani tes Computer…

05/18/2024

Buruh Bangunan di Ambon Diparangi OTK

AMBONKITA.COM,- Muhamad Amin Notanubun, seorang buruh bangunan diparangi orang tak dikenal (OTK) di pangkalan ojek…

05/18/2024

Jelang Pilkada, Yani Kubangun Ajak Media tidak Menebar Kebencian

AMBONKITA.COM,- Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada), jurnalis senior Maluku, Muhammad Yani Kubangun, mengajak media…

05/18/2024