Categories: HeadlinePolitik

RUU Kepulauan Dicabut, DPRD Maluku Minta DPD RI Bertanggungjawab

Share

AMBONKITA.COM-DPRD Maluku meminta DPD RI menjelaskan pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan yang diganti dengan RUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kami menyayangkan langkah DPD RI yang menarik RUU tentang Daerah Kepulauan dan diganti dengan RUU Desa,” kata wakil ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala di Ambon, Senin (20/2/2023) dikutip dari Antara.

Asis mengatakan, hal itu perlu dijelaskan DPD RI kepada pemerintah daerah dan masyarakat Maluku, karena sudah tiga tahun sidang DPD RI mengusulkan RUU tentang Daerah Kepulauan, namun akhirnya diganti dengan RUU Desa.

Yang perlu dijelaskan adalah dasar pertimbangan apa sehingga RUU tentang Desa dinilai begitu mendesak dan akhirnya kepentingan untuk memperjuangkan RUU tentang Daerah Kepulauan akhirnya kandas di tengah jalan.

“Sementara kita sendiri masih terus memperjuangkan agar RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan menjadi UU,” jelas Sangkala.

RUU tentang Provinsi Kepulauan ini justeru sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan semestinya dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang, tetapi bukan ditarik dan digantikan dengan RUU tentang Desa.

Sementara anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Hendrik Lewerissa sebelumnya mengatakan, DPD RI hanya mengusulkan satu RUU dalam Prolegnas 2022 yaitu RUU Daerah Kepulauan.

Bahkan salah satu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Maluku, Novita Anakotta sangat aktif memperjuangkan RUU dimaksud agar bisa masuk dalam Prolegnas.

“Ketika rapat untuk menentukan Prolegnas tahun 2023, panitia perancang UU DPD RI itu menyampaikan dalam forum rapat secara resmi, bahwa DPD akan menarik RUU Daerah Kepulauan dan menggantinya dengan RUU Nomor 2014 tentang Desa,” ungkap Lewerissa.

Dalam pertemuan antara anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu, Hendrik yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menjelaskan, DPD RI dalam hal ini tidak melakukan hal yang salah karena DPD sebagai lembaga yang mengusulkan RUU itu kemudian mengambil inisiatif untuk menariknya.

Editor : Hamdi

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Recent Posts

BAF Caring for Children Bantu 680 Anak SD di Maluku Dapatkan Akses Pendidikan yang Lebih Layak

AMBONKITA.COM,- Menjelang akhir tahun 2024, PT Bussan Auto Finance (BAF) kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung…

11/22/2024

Tanam 3000 Bibit Jagung di Dusun Hulung, Kapolda: Kita Dukung Ketahanan Pangan

AMBONKITA.COM,- Dukung program ketahanan pangan nasional, Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, memimpin kegiatan…

11/21/2024

DPRD Maluku Desak Pemda Selesaikan Persoalan e-KTP

AMBONKITA.COM,- Jelang Pilkada serentak, DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku untuk segera menyelesaikan…

11/21/2024

70 Peserta Seleksi Bakomsus Polri Panda Maluku Tes Kesehatan Pertama

AMBONKITA.COM,- Sebanyak 70 peserta seleksi Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi…

11/21/2024

Kapolda Maluku Pantau Kampanye Akbar di Lapangan Merdeka

AMBONKITA.COM,- Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan, memantau jalannya kampanye akbar yang digelar pasangan…

11/20/2024

Setubuhi Darah Daging Sendiri Kakek di Ambon Ini Dihukum Penjara 9,6 Tahun

AMBONKITA.COM,- Terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur berinisial PH, divonis bersalah. Kakek 71 tahun…

11/20/2024