2. Melalui jembatan komunikasi yang beliau bangun serta komitmen dan konsistensi beliau untuk mengembalikan warga Kariu sangat luar biasa. Beliau menunjukan keikhlasan dalam membangun semangat hidup orang basudara di Malteng.
Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Kariu (Samuel J. S. Radjawane):
Dalam tenggang waktu 3 bulan bapak penjabat Bupati Malteng yang didukung oleh semua stakeholder khususnya TNI-POLRI telah sukses memulangkan masyarakat Negeri Kariu dari lokasi pengungsian di Negeri Aboru sejak tanggal 19 Desember 2022.
Sebelum pemulangan dan pasca pemulangan masyarakat Kariu, bapak penjabat Bupati Malteng bersama jajaran pemerintah Malteng tetap konsisten dengan berbagai bantuan sosial kemanusiaan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan masa depan generasi Negeri Kariu.
Kami sangat yakin kinerja dan pendekatan empati yang ditunjukan kepada masyarakat Negeri Kariu, hal yang sama juga pasti dilakukan pada daerah-daerah lain di wilayah Pemerintah Kabupaten Malteng.
Raja Negeri Aboru (Marthen Sinay):
Tindakan yang dilakukan oleh Pj Bupati Malteng terkait dengan kepulauan pengungsi Kariu ke tempat/negeri asal mereka adalah tindakan yang sangat mulia.
Saya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Aboru bersama seluruh warga masyarakat Negeri Aboru yang telah menampung para pengungsi Kariu selama kurun waktu 11 bulan 8 hari, terhitung mulai dari tanggal 26 Januari 2022 saat pecahnya konflik sosial tersebut, sampai dengan tanggal 3-4 Januari 2023 kemarin rombongan pengungsi Kariu kloter terakhir yang telah dikembalikan ke negeri Kariu yang lewat jalur transportasi laut, kami melakukan penampungan tersebut dengan hati tulus dan ikhlas terhadap orang-orang saudara Kariu yang mengalami kondisi yang terjad. Dan kami mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Malteng bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku, yang mana telah direalisasikan oleh Pj Bupati Malteng dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa ada maksud apapun. Terima kasih kami sampaikan buat Pak Pj Bupati Malteng Muhammat Marasabessy, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku, yang turut terlibat dalam tanggung jawab bersama.
Saya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Aboru meminta agar segala kebutuhan masyarakat Negeri Kariu dalam hal keamanan terus diperhatikan agar Kamtibmas di Kecamatan Pulau Haruku selalu aman/kondusif agar pembangunan di kecamatan Pulau Haruku dapat berjalan maju, sebagaimana yang ada di daerah kecamatan yang lain. Harapan saya kalau mau jadi pemimpin di Kabupaten Malteng ini harus siap melayani tanpa memandang status sosial/agama dan yang lainnya. Semoga tindakan nyata yang dilakukan oleh Pj Bupati Malteng ini dapat menjadi panutan bagi banyak orang yang mana kalau Pemimpin yang berhati mulia harus merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya.
Saya bersama seluruh warga masyarakat Negeri Aboru mendukung Pj Bupati Malteng untuk tugas mulia ini. Terima kasih lewat kerjasamanya dengan semua pihak dalam hal ini TNI-POLRI yang berperan penting dalam proses pemulihan kondisi Kamtibmas di Kecamatan Pulau Haruku. Begitu juga topangan doa dari Sinode GPM dan Klasis GPM bersama dengan semua Gereja yang turut terlibat mendoakan. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku terkhusus bagi Pemerintah Kabupaten Malteng yang berperan penting dalam wilayahnya.
Kami segenap masyarakat Negeri Aboru menjujung tinggi nilai-nilai toleransi dan kehidupan yang saling berbagi antar anak-anak Maluku tanpa memandang status sosial dan agama sebab kami dilahirkan bersaudara.
Ketua Daerah AMGPM Masohi:
Mungkin masih terlalu dini dalam melihat kinerja Pak Pj. Bupati Malteng Muhamat Marasabessy, dalam memimpin Kabupaten Malteng. Namun tidak berlebihan kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa pendapat kami setelah mencermati dan mengikuti seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanannya secara langsung maupun lewat pemberitaan media, baik itu media cetak maupun media elektronik serta media sosial lainnya.
Kami melihat beliau begitu aktif turun ke masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi kegelisahan dan harapan masyarakat, merasakan penderitaan masyarakat, serta mengeksekusi program maupun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
