AMBONKITA.COM – Perhelatan sidang ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) yang telah berlangsung sejak tanggap 7 Februari 2021 dan masih membahas dan mempercakapkan pergumulan-pergumulan di GPM, memprediksikan arah dan gerak pelayanannya di Maluku dan Maluku Utara.
Banyak hal yang dibahas baik mengenai persoalan-persoalan keumatan, pelayan dan kelembagaan.
Bahwa GPM terus bergerak dengan melibatkan semua komponen, menjadi gereja yang inklusi bagi semua kelompok, termasuk kelompok perempuan.
Hal ini terlihat dengan partisipasi aktif perempuan dalam persidangan ke-38 Sinode GPM tahun ini.
Pendeta Atje Soukotta, mengemukakan pengalamannya bergumul di GPM. Menurutnya, GPM masing bergumul dengan persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, masalah spiritualitas, moral dan etik yang butuh didekati secara serius.
Bahwa persoalan-persoalan ini semakin kompleks dan trendnya bertambah. Gereja telah serius menyikapi hal ini dengan melibatkan seluruh potensinya, namun butuh kerja dan gerak bersama yang lebih gigih lagi.
Pengalamanya sebagai perempuan menunjukkan bahwa GPM membutuhkan ‘hati perempuan’. Dan karena itu ia berharap agar Sidang ke-38 ini mendorong perempuan untuk masuk dalam MPH Sinode periode 2021-2025.
Baginya, nilai-nilai dasar bergereja ini bukan saja menekankan pada aspek keadilan, kejujuran dan kebenaran, tapi penting juga meletakan aspek kesetaraan.
Sedangkan bagi Penatua Din Siaila, masalah di gereja ini banyak, dan pergumulannya tidak mudah, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama, baik di tingkat Sinode, Klasis maupun jemaat-jemaat.
Lanjutnya, sejogyanya Kepemimpinan gereja merupakan kepemimpinan yang di motivasi oleh Kasih dan kesediaan untuk melayani.
Dengan demikian gereja butuh gaya kepemimpinan yang berjuang untuk membela kehidupan.
Dan gaya kepemimpinan ini lebih dimungkinkan dapat dilakoni oleh perempuan yang tentunya bersama-sama dengan laki-laki.
Bagi Penatua Dr. Renny Nendissa, utusan dari Klasis Pulau Ambon Timur, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan gereja itu adalah bagian dari hak asasi dan hak konstitusionalnya sebagai warga Negara.
Gereja ada di dalam negara yang harus juga mengimplementasikan aturan negara tanpa mengabaikan Nilai- nilai Alkitabiah dan ajaran gereja.
Menurutnya, sejak awal gereja mengakui perempuan sebagai anggota GPM dan bahkan membentuk kelembagaan perempuan ( baca : Wadah Pelayanan Perempuan/ Mitra.
Itu berarti gereja ini telah sadar meletakan suatu dasar yang baik bagi gereja ini sehingga dengan melibatkan perempuan dalam kepemimpinan bersama di gereja ini kita juga sesungguhnya gereja sedang mengejawantahkan dirinya sebagai tubuh Kristus yang sejati.
Komitmen perempuan untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam kepemimpinan MPH Sinode periode 2021-2025 disambut baik oleh beberapa pimpinan klasis.
Ketua Klasis Pulau Ambon, Pdt Riko Rikumahu, malah menantang perempuan untuk mengambil peran sebagai ketua sinode dan bukan wakil dan anggota.
Sedangkan menurut Ketua klasis Leti, Moa, Lakor (Lemola), Pdt Melki Timisela kepemimpinan perempuan di gereja ini berlangsung karena perempuan punya kapasitas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan dan penataan kelembagaan pelayanan.
Jadi bukan karena perempuannya saja, tapi karena punya kapasitas juga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Klasis Damer, Pdt. Roby Mamuli, perempuan GPM yang mau jadi pemimpin di gereja juga bisa.
Ada perempuan yang punya pengalaman memimpin di klasis-klasis. Jika gereja ini mau berkembang mesti membuka ruang bagi perempuan dalam kepemimpinan ini.
Karena perempuan itu lebih setia, lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah, lebih telaten dalam melakukan tugas-tugas, jadi ini saatnya GPM memilih perempuan sebagai nahkoda di gereja ini. (*)
Editor : Insany Syahbarwaty
