AMBONKITA.COM,- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, akan melakukan Survey Biaya Hidup (SBH) masyarakat Tahun 2022 di daerah ini.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae di Lantai VII kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Selasa (22/3/2022).
Pembukaan SBH ditandai dengan pemukulan tifa oleh Asisten I yang didampingi Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi.
Samuel Huwae saat membacakan sambutan dari Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, mengaku memberikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan sosialisasi.
Ia mengaku kegiatan yang dilakukan BPS sangat penting untuk menentukan pola konsumsi masyarakat dan diagram timbang. Sehingga ke depan angka inflasi di Maluku dapat dihitung sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah.
“Atas nama Pemda Provinsi Maluku, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerja samanya dalam penyelenggaraan pencatatan statistik, baik secara khusus maupun sektoral, sesuai peran masing-masing yang tentunya memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di Maluku,” katanya.
Samuel mengatakan, salah satu indikator strategis yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah adalah angka inflasi, baik nasional maupun kabupaten/kota.
Perhitungan angka inflasi, lanjut dia, dilakukan oleh BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
Inflasi yang rendah dan stabil, tambah Samuel, merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti penurunan daya beli, keputusan konsumsi atau investasi dan sebagainya.
Dalam upaya pengendalian inflasi tersebut, kata Samuel, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, serta instansi terkait. Ini dilakukan melalui Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat daerah, yang dikenal dengan TPID. TPID bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut disampaikan, output SBH adalah paket komuditas dan diagram timbang (bobot) yang perlu di update pada tahun 2022 melalui pelaksanaan SBH.
Di Provinsi Maluku, sampel SBH tahun 2022 mencakup 3 kabupaten/kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Maluku Tengah.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pelaksanaan SBH 2022 dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak.
“Untuk itu, kami mengharapkan adanya sinergi yang baik dari seluruh instansi/OPD pada jajaran Pemda Provinsi Maluku, maupun kabupaten/kota, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPS sebagai penyelenggara kegiatan SBH 2022,” harapnya.
Samuel juga menghimbau kepada pimpinan lembaga/instansi sipil, komandan kepolisian/TNI, Camat di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah, agar dapat membantu petugas SBH 2022 dengan memberikan himbauan kepada seluruh pegawai/anggota yang ada di bawah wilayah kerjanya.
“Ini agar dapat menerima petugas SBH 2022 dengan baik, dan berpartisipasi aktif untuk mengisi dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar,” imbaunya.
Ia pun berharap, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, guna menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, serta perencanaan pembangunan Provinsi Maluku yang lebih baik.
“Karena sukses SBH 2022, sukses kita bersama, menuju Maluku maju,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
