AMBONKITA.COM,- Sebanyak 2.551 unit koperasi tercatat aktif di provinsi Maluku. Dari jumlah itu, hanya 138 unit atau sekitar 5,4 persen yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Hal itu terungkap saat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Digitalisasi Koperasi UMKM menuju Ekonomi Mandiri.
Kegiatan yang berlangung di kota Ambon, Senin (5/12/2022), ini dirangkai dengan peluncuran Implementasi Pembinaan Manajemen Pelaporan Keuangan Koperasi UMKM Berbasis IT E-Permak.
Program baru yang merupakan proyek perubahan, berkaitan dengan satu OPD satu inovasi ini resmi dilounching Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie.
Peluncuran program inovasi pembinaan ini dilakukan untuk memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkualitas yang ditandai dengan pelaksanaan RAT setiap penutupan tahun buku.
Sadali Ie dalam sambutannya mengatakan, sebagai lembaga penopang pertumbuhan ekonomi di daerah, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran penting. Sehingga pemerintah dapat memberikan support bagi pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku.
“FGD juga diharapkan menghasilkan sumbangan pikiran dalam membangun informasi teknologi data koperasi UMKM Maluku, dan ekosistem digital yang terbuka dan bermanfaat bagi dunia usaha,” katanya.
BACA JUGA: Gubernur Maluku Harap Guru Terus Berinovasi Ciptakan Perubahan & Kebaruan
Sadali harap proyek perubahan tetap konsisten agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai. Sehingga pada gilirannya seluruh anggota koperasi dan UMKM dapat menerima manfaat bagi pengembangan koperasi UMKM, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah Maluku.
“Implementasi pembinaan manajemen keuangan koperasi dan UMKM diharapkan sebagai role model yang dapat dilakukan semua Koperasi di Maluku maupun provinsi lainnya di Indonesia, dalam memanfaatkan pembangunan ekonomi daerah Maluku,” pintanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Mohammad Nasir Kilkoda, mengaku, terdapat sebanyak 2.551 unit koperasi yang aktif di Maluku. Dari jumlah tersebut, ternyata yang menyelenggarakan RAT hanyalah 138 unit koperasi atau sekitar 5,4 persen.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan lantaran pengurus koperasi umumnya tidak mampu menyajikan laporan koperasi yang baik.
Selain itu, Kilkoda juga mengaku anggota koperasi tak dapat menerima informasi atas hasil usaha yang dijalankan oleh pengurus koperasi selama 1 tahun berjalan.
“Termasuk koperasi sulit mengakses pinjaman uang di lembaga perbankan karena tak mampu menyajikan laporan keuangan,” ungkapnya.
Sulitnya mengakses pinjaman uang di lembaga perbankan, kata Kilkoda, juga dialami UMKM. Ini dikarenakan mereka tidak mampu membuat laporan keuangan.
Sehingga dengan inovasi proyek perubahan yang dilakukan saat ini, Kilkoda berharap dapat meningkatkan SDM pengurus koperasi dan UMKM.
“Pengurus dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan aplikasi ini secara baik, penggunaannya mudah dan cepat dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai kebutuhan koperasi dan UMKM di Maluku sesuai standar akuntansi,” harapnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
