AMBONKITA.COM,- Produk makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa ditemukan masih dijual di sejumlah mall dan swalayan di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Hal ini menjadi sorotan DPRD Provinsi Maluku.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw, mendesak pemerintah daerah SBT untuk memperketat pengawasan makanan yang telah berakhir masa berlaku.
“Saya meminta pemerintah daerah segera memperketat pengawasan, guna melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, terutama pada momentum Ramadan hingga menjelang Idul Fitri,” kata Abdul Kelilauw, saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (7/3/2026).
Secara umum, Abdul mengaku stok bahan makanan pokok di Provinsi Maluku diperkirakan cukup, dan dapat bertahan hingga melewati bulan Ramadan.
Olehnya itu, Ia menyangkan adanya praktik penjualan produk yang sudah mendekati kedaluwarsa di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten SBT.
“Di beberapa tempat di SBT itu, saya cari susu kaleng itu, produk yang dijual di supermarket itu masa berlakunya bulan Maret. Itu dijual murah. Dan itu biasanya di semua mall-mall ataupun supermarket besar itu ditaruh di luar. Supaya itu dibeli lebih cepat,” ungkapnya.
Peredaran produk kedaluwarsa, menurutnya sangat berbahaya bila dikonsumsi masyarakat. Penjualan ini juga kurang diperhatikan masyarakat karena cenderung hanya memperhatikan harga murah, tanpa memeriksa tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk.
“Ini berbahaya untuk kesehatan. Kadang sudah lewat tanggal kedaluwarsa masih dijual juga. Karena orang di kampung-kampung itu sudah tidak tahu, yang penting murah dia beli. Tidak dilihat tanggal kadaluwarsanya,” jelasnya.
Abdul meminta agar dilakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian pada tingkat provinsi serta dinas terkait di masing-masing kabupaten dan kota, untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan produk, agar tidak ada lagi produk kadaluwarsa yang beredar di pasaran.
[7/3 18.53] Warta Rudy Sopaheluwakan DPRD: Johan Lewerissa Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa mendorong penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kerja sama lintas pihak.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan seminar dan penandatanganan komitmen bersama yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Sabtu (7/3/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) itu digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026.
Lewerissa menegaskan, kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan akses layanan kesehatan dan visum bagi para korban.
Menurutnya, lembaga adat dan agama memiliki posisi penting, dalam membangun nilai dan budaya yang menghormati hak-hak perempuan, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan, bahwa setiap korban kekerasan di Maluku dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak serta proses visum yang cepat, akurat, dan tetap menghormati martabat korban,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja.
Pasalnya, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, tokoh agama, serta organisasi masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang menyeluruh.
“Maluku memiliki kekuatan sosial yang besar melalui adat dan agama. Jika dua kekuatan ini bergerak bersama pemerintah dan aparat penegak hukum, maka kita dapat membangun benteng sosial yang kuat, untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan,” kata Johan.
Selain itu dia menilai, peningkatan layanan kesehatan bagi korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan kasus kekerasan.
Menurutnya, korban harus mendapatkan pelayanan yang cepat, profesional, dan manusiawi agar proses hukum dapat berjalan dengan baik.
“Kita tidak boleh membiarkan korban menghadapi proses hukum sendirian. Negara harus hadir melalui pelayanan kesehatan, pendampingan, dan proses visum yang cepat sehingga keadilan bisa ditegakkan,” tegasnya.
Johan menegaskan, bahwa komitmen yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, melainkan akan diikuti dengan langkah-langkah nyata.
“Kita ingin memastikan, bahwa komitmen ini benar-benar diterjemahkan dalam tindakan di lapangan. Perlindungan perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat di Maluku,” tandas dia.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
