Istri Gubernur Maluku ini berharap, kegiatan Rakor dapat memberikan pemahaman, menyatukan komitmen, merumuskan langkah startegis secara tepat, membangun kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penurunan Stunting di Kota Ambon. Setiap OPD, para Camat, Raja, Kepala desa dan Lurah, tokoh masyarakat, agama, orang tua, bahkan setiap orang, tambah Widya, memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.
“Mungkin tupoksi kita tidak bersinggungan dengan Stunting, tapi minimal kita punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat kita, mensosialisasikan kepada tetangga, saudara, teman-teman, orang-orang di sekeliling tentang bahaya Stunting,” tutupnya.
Penjabat Wali kota Ambon, Boedewin Wattimena, mengaku telah menetapkan 11 kebijakan prioritas. Satu dari belasan kebijakan prioritas tersebut berhubungan dengan percepatan penurunan stunting. Yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan kota Ambon dengan pemerintah pusat dan provinsi Maluku. Hal ini dimaksudkan agar percepatan penurunan stunting menjadi salah satu kebijakan prioritas sampai di tingkat desa kelurahan. Artinya seluruh aparatur pemerintahan harus memiliki komitmen yang sama, serta terlibat aktif melaksanakannya.
“Di kecamatan ada rembuk stunting, ada target desa/kelurahan bebas stunting, ada alokasi belanja untuk percepatan penurunan stunting yang dialokasikan secara berjenjang sampai di tingkat desa kelurahan. Kepada TP-PKK Kota Ambon jangan sungkan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TP-PKK provinsi Maluku,” pintanya.
Wattimena menegaskan, untuk melakukan hal tersebut diperlukan terus kerjasama antar OPD dengan TP-PKK dengan tujuan yang sama, agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
“Harus ada tindakan nyata dan bukan sekedar wacana. Harus ada empati dan keberpihakan kita terhadap anak-anak yang menderita stunting. Bahkan untuk jangka panjang, kita bisa memastikan terjadi penurunan stunting di Kota Ambon,” tegasnya.
Sebagai informasi, usai dilaksanakannya pengukuhan Bunda Genre Kota Ambon, Widya Pratiwi yang juga merupakan Duta Parenting Provinsi Maluku menyerahkan bantuan masing-masing Rp 7,5 juta kepada PAUD Kaihena Air Kuning, PAUD Irene Desa Passo, PAUD Melika Air Louw, PAUD Inisiasi usia 0-3 tahun pada Posyandu Eunike Gereja Silo / Posyandu Kasih Ibu Kelurahan Rijali.
Tak hanya itu, TP-PKK Provinsi Maluku juga memberikan bantuan berupa stimulan modal usaha bagi Dasa Wisma Kota Ambon yaitu Dasa Wisma Namu-Namu sebesar Rp 8 juta. Disusul bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat / Desa Provmal, yakni kepada Bumdes Gideon Sakti dan Uriama senilai Rp 20 juta. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku memberikan bantuan kepada PMT Balita sebanyak 1.593 karton, PMT Ibu Hamil 2.199 karton yang diterima secara simbolis oleh Kadis Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupessy.
Kemudian diakhiri bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa peralatan kewirausahaan kepada perempuan, kepala keluarga dan penyintas kekerasan di Kota Ambon.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
