AMBONKITA.COM,– Kapolda Maluku, Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan, mengakui kerjasama dengan BPKP penting dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memperkuat sistem pengawasan di berbagai sektor pemerintahan.
Hal ini disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Rasono di ruang tamu Kapolda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (18/2/2025).
Sebelumnya, Rasono memberikan apresiasi kepada Kapolda beserta jajaran atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat berdiskusi dan memperkuat hubungan kelembagaan.
Ia menegaskan, kerjasama yang telah terjalin selama ini antara BPKP dan Polda Maluku akan terus dipertahankan dan diperkuat demi menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kehadiran kami di sini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan kerja sama yang telah terjalin, khususnya dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah Maluku. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” harapnya.
Rasono juga menekankan, BPKP memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam aspek investigasi dan pemantauan instansi pemerintahan.
“Oleh karena itu, kerja sama dengan Polda Maluku sangat penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan regulasi serta mencegah potensi penyimpangan,” ungkapnya.
Senada dengan Rasono, Kapolda berharap pertemuan ini dapat mempererat sinergi antara Polri dan BPKP dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di wilayah Maluku.
Polda Maluku, kata Kapolda, sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dengan BPKP untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Saya mengapresiasi kedatangan rekan-rekan dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam membangun kerja sama yang baik antarinstansi, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Kapolda juga menegaskan terkait sinergi antara Polri dan lembaga pengawas keuangan seperti BPKP sangat krusial dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memperkuat sistem pengawasan di berbagai sektor pemerintahan.
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, kami siap bersinergi dengan BPKP dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
