Konflik Sosial di Maluku Menurut Sosiolog dan Tokoh Perdamaian

Ketika terjadi konflik, maka diperlukan peace making atau dibutuhkan diplomasi. Hal ini butuh tanggung jawab pemerintah, berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan berbagai pihak lainnya.

“Kemudian apa yang disebut dengan peace building ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun perdamaian itu dengan proses-proses bina damai,” ungkapnya.

Bina damai, lanjut Abidin, harus dimulai sejak dini. Proses ini harus dimulai pada tingkat terendah sekalipun.

“Misalnya anak-anak yang masuk sekolah TK kita mulai membangun nilai-nilai damai dalam benak anak-anak, kita bina mereka tentang perdamaian,” katanya.

Terkait dengan adanya permintaan mundurnya Kapolda Maluku yang dianggap tidak mampu menangani konflik, Abidin menilai hal itu sangat power full politik.

“Kita tidak selalu harus segala-galanya menyatakan mundur dan seterusnya. Okelah orang punya kebebasan berpendapat, tapi menurut saya itu (minta Kapolda mundur) tidak menyelesaikan masalah,” katanya.

Menurutnya, pada tahapan peace building atau penanganan akar masalah, peran pemerintah sangat penting. Karena misalnya mengenai kemiskinan, kesenjangan sosial, ekonomi, tidak bisa diserahkan kepada pihak Kepolisian.

“Kesenjangan sosial, politik, ekonomi, ini biasanya tunggu dia memanas dan tunggu trigger dan selalu dengan apa yang disebutkan interpreneur konflik, selalu ada pengusaha konflik yang tinggal memanas-manasi. Nah saya kira boleh orang punya pendapat yang berbeda tapi menurut saya ketika mau mengatakan Kapolda mundur atau apa itu, saya kira itu tidak tepat, itu bukan solusi yang terbaik,” pungkasnya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS