Lagi, Satu Tersangka Korupsi DD Haria Dibui

AMBONKITA.COM,- Setelah ditetapkan sebagai satu tersangka baru di kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Haria 2018, Leo Manuhutu, mantan Sekretaris Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dijebloskan ke penjara.

Leo dibui di Rutan Kelas IIA Ambon, setelah proses serah terima tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh tim penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Cabang Saparua di Kantor Kejari Ambon, Rabu (5/1/2022).

Sebelumnya, dua rekan Leo yaitu Joseph Souhoka selaku Bendahara, dan Yanes Manuhutu sebagai Kasi Pembangunan Negeri Haria, telah di penjara lebih awal pada 6 Desember 2021 lalu.

Kepada wartawan, Kepala Kantor Kejari Ambon Cabang Saparua, Ardy, mengatakan pada proses tahap II hari ini tersangka didampingi pengacaranya, Ferry Lattupeirisa.

“Usai tahap II, langsung dilakukan penahanan di Rutan Ambon selama 20 hari ke depan,” kata Ardy.

Ia mengungkapkan, sebelum dilakukan penahanan, tersangka terlebih dahulu diperiksa untuk melengkapi administrasi penahanan sejak pukul 11.00 WIT.

“Penahanannya tadi tepat pukul 14.54 WIT. Secepatnya, kita akan limpahkan ke pengadilan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus yang merugikan negara ratusan juta rupiah itu, empat orang tersangka dijerat. Mereka adalah Jacob Manuhutu selaku mantan Raja, Joseph Souhoka, Bendahara, Janes Manuhutu, Kasi Pembangunan dan Leo Manuhutu, Sekretaris Negeri Haria. Hingga saat ini, eks Raja Haria Jacob Manuhuttu belum ditahan karena sakit.

Kasus itu sendiri diselidiki setelah pihak kejaksaan menerima laporan masyarakat, terkait dugaan korupsi ADD dan DD 2018 silam.

Anggaran ADD dan DD yang dikucurkan pemerintah kala itu sebesar kurang lebih Rp 2 miliar. Kemudian terjadi penyalahgunaan anggaran sebesar ratusan juta lebih.

Dalam kasus itu terungkap sejumlah laporan pertanggung jawaban ADD dan DD Haria, modusnya adalah mark-up dari item-item pembangunan. Misalnya, pekerjaan lapangan volly, pekerjaan jalan di lingkungan, pembangunan PAUD, Jambanisasi, rumah layak huni, dan pemberdayaan.

Semua item-item pekerjaan tersebut diduga di mark-up. Padahal, ketika dikroscek dengan nilai sebenarnya di lapangan, tidak benar.

Penulis: Husen Toisuta