Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Maluku Diresmikan, Wagub Minta Pengawasan Diperketat

AMBONKITA.COM,- Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Barnabas Orno, meresmikan 4 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur. Ia berharap Pertamina melakukan pengawasan secara ketat agar tidak dsalahgunakan.

Di tempat yang sama dan saat bersamaan, juga diresmikan 5 lembaga penyalur BBM Satu Harga lainnya. Tersebar di Maluku Utara 2, dan Papua Barat 3 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga.

Hari ini, secara total diresmikan 9 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Kegiatan berlangsung di Integrated Terminal BBM Wayame, Kota Ambon, Selasa (14/12/2021).

Peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga tersebut ditandai dengan pemukulan tifa, penandatangan prasasti, dan pengguntingan pita pada mobil tanki penyalur BBM oleh Wakil Gubernur Maluku, Direktur Pertamina Patra Niaga, Yoyo Wahyu Manyadi, dan Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra.

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam sambutannya mengaku, penyaluran BBM satu harga merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi selama ini. Maluku merupakan daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi pemerataan distribusi BBM, menjaga kestabilan harga, termasuk mencegah munculnya biaya tinggi.

“Program ini bagus. Tapi yang harus kita khawatirkan adalah implimentasinya di lapangan. Saya harap pertamina betul-betul ketat dalam pengawasannya. Jadi saya juga minta pers untuk awasi ini,” pinta Barnabas.

Barnabas juga meminta Pertamina harus ketat menyeleksi penyalur BBM Satu Harga. Ini diharapkan agar tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Maluku bisa terlaksana.

“Jangan sampai belum apa-apa lagi stok minyak sudah habis. Tiga hari berikutnya, sudah tersebar di eceran-eceran,” kata Barnabas mengingatkan.

Bahkan, secara tegas ia meminta Pertamina agar dapat memberikan sanksi tegas kepada penyalur yang melanggar ketentuan program tersebut. Di mana, mereka hanya mementingkan keuntungan semata, tanpa memikirkan tujuan dilaksanakan program tersebut.

“Kalau ada penyalur yang menyalahgunakan kepercayaan ini, ini harus mesti dihukum. Harus diawasi betul. Saya katakan ini, karena saya pernah menemukannya saat menjadi Bupati (MBD). Saya temukan drum-drum. Saya ambil dan saya suruh jual murah,” harapnya.

Yapit Sapta Putra, Komite BPH Migas dalam sambutannya mengaku merasa bahagia. Sebab, peresmian hari ini merupakan bagian dari bentuk implementasi dari Sila ke 5 Pancasila. Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Khususnya yang kita bilang 4A. Pertama Apebility, ketersediaan dari energi, kemudian Aksesbility, kemudahan kita mendapatkan energi, kemudian Akseptability, penggunaan energi yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Khusus penggunaan energi yang ramah lingkungan, Yapit mengaku pihaknya  sangat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan jajarannya.

“Begitu pula kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat karena atas dukungan semua pihak maka program langit biru bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Basuki Trikora Putra, anggota Komite BPH Migas kepada wartawan mengaku terdapat 9 lembaga penyaluran BBM Satu Harga yang tersebar di Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

“Ini kan ada 9 (lembaga penyaluran BBM Satu Harga). Ada 3 di Papua Barat, kemudian 6 ada di wilayah Maluku termasuk Maluku Utara. Ada di Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya,” kata

Menurutnya, secara umum target Kementerian ESDM pada 2021 sebanyak 76 lembaga penyaluran satu harga di seluruh Indonesia.

“Bahkan realisasinya sudah 78 lembaga penyaluran BBM Satu Harga. Jadi sudah melebihi dari target yang ditentukan Pemerintah melalui Kementerian ESDM,” tandasnya.

Di tempat yang sama, EGM PT Pertamina Patra Niaga, Yoyok Wahyu Maniadi, juga meminta peran pemerintah dalam membantu pihaknya melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM Satu Harga tersebut.

“Bila perlu pengawasannya sampai ke penyaluran. Kami pertamina tidak mempunyai tangan yang banyak untuk melakukan pengawasan sampai di coustamer sampai di titik-titik yang terakhir,” katanya.

Penulis: Husen Toisuta