Musrenbang Nasional 2022 Dihadiri Gubernur Maluku, Ini Arahan Presiden

AMBONKITA.COM,- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual.

Kegiatan yang digelar pada Kamis (28/4/2022) tersebut ikut dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail dari kediaman pribadinya, Kota Ambon.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengaku dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah serta penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, Jokowi mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif.

“Semua, kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” pintanya.

Jokowi menekan beberapa hal penting untuk menjadi pegangan bersama dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Ada tujuh arahan yang disampaikan yaitu, pertama, bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

“Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun, artinya total sudah Rp 1.062 triliun, plus BUMN Rp 420 triliun. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri.”

Baca: Motivasi Mahasiswa Hadapi Era Modern, Ini Kata Widya Pratiwi Murad

“Hilangkan/kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan di saat yang bersamaan siapkan kapasitas produksi nasional kita, buat kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri. Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Kenapa? Menanam jagung dimana pun juga tumbuh, kenapa masih impor? Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai, lakukan ini.”

“Kemudian beri pendampingan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar-standar global, standar-standar internasional,” imbau Presiden.”

Kedua, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter. Daerah-daerah yang memproduksi coklat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat.

“Sekali lagi, saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah/pengekspor raw material. Stop,” tegasnya.

Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi.

“Kita harus ingat semuanya, ke depan problem global/problem dunia adalah dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini, dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, sekali lagi, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan,” paparnya.

Keempat, tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

“Ini rebutan antar negara. Kalau pelayanan perizinan belum cepat di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat. Layani semua yang berkaitan dengan investasi, karena kita tidak dapat lagi bergantung kepada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai ini. Oleh  sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi,” jelas Presiden.

Kelima, tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah tiga persen PDB. Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat. Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan.

Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM/peningkatan sumber daya manusia harus terus berjalan. Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus turunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan juga upscaling, rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.

“Yang ketujuh, kita harus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni tahun 2022. Saya minta, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, termasuk tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik dan lancar,” pungkasnya.

Editor: Husen Toisuta