Categories: Hukum KriminalMaluku

Penanganan Permasalahan Konflik di Maluku Bukan Hanya Tanggung Jawab Polri

Share

AMBONKITA.COM,- Konflik sosial sering terjadi di Maluku. Untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan peran semua stakeholder.

Pemerintah Daerah, Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh elemen lainnya dibutuhkan duduk bersama-sama mencari solusi yang kongkrit.

“Konflik bagi kita di Maluku bukan persoalan baru. Artinya orang bakalai, orang baku pukul itu sesuatu yang sudah lama sebetulnya. Dan penanganan terhadap konflik itu kita butuh pendekatan yang komprehensif. Artinya bukan saja pihak kepolisian yang bertanggung jawab tetapi seluruh stakeholder di dalam masyarakat mesti dibangun supaya semua terlibat,” kata Prof. Dr. Pdt Jhon Ruhulessin, salah satu tokoh agama di provinsi Maluku.

Menurutnya, pendekatan hukum bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Ada juga pendekatan-pendekatan yang lain selain keamanan, seperti budaya, bahkan kesejahteraan.

“Nah itu harus dilakukan secara bersama-sama tidak bisa hanya pendekatan hukum tanpa kesejahteraan. Jadi dari perspektif konflik semacam itu saya kira bukan semata-mata penegakan hukum tetapi ada persoalan lain yang harus kita cari bersama,” jelasnya.

BACA JUGA: Ada Aksi Minta Kapolda dan Kapolres Dicopot: Seng Masalah, Katong Semua Fokus Kerja Layani Rakyat Maluku

Mantan Ketua Sinode GPM ini mengaku, sudah saatnya semua stakeholder melakukan konsolidasi overall atau secara keseluruhan. Sehingga konflik yang selama ini terjadi dapat diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Sebab, desakan untuk meminta Kapolda, atau pimpinan lainnya agar mundur bukan solusi untuk menyelesaikan konflik.

“Menurut hemat saya potensi konflik yang ada di dalam masyarakat itu tidak hanya diselesaikan dengan penegakan hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial, masalah perubahan yang makin cepat, dan juga perkembangan perubahan kognitif yang terjadi dan itu banyak sekali. Kita butuh pendekatan yang komprehensif, oleh karena itu langkah untuk meminta Kapolda mundur menurut saya bukan solusi untuk menyelesaikan konflik,” katanya.

Ruhulessin mengajak masyarakat agar dapat berfikir jernih dan tenang. Ia juga mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama bertekad untuk menyelesaikan semua konflik yang kerap terjadi secara menyeluruh. Sebab, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Polri semata.

“Bukan saya mau membela Polri, tapi mari kita berfikir jernih, karena konflik adalah persoalan bersama. Pemerintah juga mesti terlibat dalam penanganan konflik, dan Polda yang dibackup oleh TNI,” pintanya.

Semua pihak terkait, lanjut Ruhulessin, harus terlibat dalam menginventarisir potensi-potensi konflik. Misalnya persoalan tapal batas tanah di beberapa daerah yang belum terselesaikan.

“Kedua kita tidak bisa menghindari juga bahwa konflik ini sering terjadi karena minuman keras yang sering menjadi pemicu. Konflik juga terjadi karena kepemimpinan masyarakat, leadership juga,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ia mengajak agar adanya kerjasama lintas sektoral, departemen, maupun masyarakat. Kerjasama-kerjasama tersebut harus diaktifkan.

“Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persoalan itu dengan misalnya meminta Kapolda mundur, atau meminta Pangdam mundur, atau meminta siapapun mundur. Itu bukan langkah solutif. Langkah solitifnya adalah mari kita duduk bersama dengan melibatkan semua stakeholder Pemerintah TNI, Polri, pimpinan umat, kita duduk bersama tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan lalu kita bicara bagaimana prosesnya, penanganannya, dan bagaimana mencegah konfliknya,” ajak Ruhulessin.

Ia mengatakan, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka. Butuh diskusi bersama semua pihak, atau seluruh elemen masyarakat.

“Menurut hemat saya kita butuh dialog yang terbuka. Kalau misalnya pihak kepolisian bisa memprakarsainya atau pihak Pemda untuk membangun semua jejaring itu saya rasa itu lebih penting, bukan kita bicara soal melepas-melepas jabatan karena itu tidak menyelesaikan persoalan,” jelasnya.

Editor: Husen Toisuta

BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Recent Posts

Ketua AMKEI Ajak Warga Kei Bantu Jaga Kamtibmas

AMBONKITA.COM,- Ketua DPW Angkatan Muda Kei (AMKEI) Provinsi Maluku, Efendi Notanubun, mengajak seluruh masyarakat Kei…

05/02/2024

Buruh Gelar Syukuran dan Dialog, Peringatan May Day di Maluku Aman dan Damai

AMBONKITA.COM,- Tidak seperti di daerah lainnya yang melakukan aksi unjuk rasa, peringatan hari buruh internasional…

05/01/2024

Kandidat Wali Kota Ambon Jantje Wenno Resmi Daftar di PDIP

AMBONKITA.COM,- Jantje Wenno, bakal calon Wali Kota Ambon, melalui utusannya resmi mendaftar di DPC PDIP…

04/30/2024

Trafik Data dan Jumlah Pelanggan Indosat di Maluku Meningkat

AMBONKITA.COM,- Indosat mencatat terjadi peningkatan trafik data yang signifikan sebesar 27,1% pada kuartal pertama tahun…

04/30/2024

Kepemimpinan Murad – Orno Dinilai DPRD Maluku “Gagal”

AMBONKITA.COM,- DPRD Provinsi Maluku menilai duet kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno…

04/30/2024

Penjabat Gubernur Maluku Temui Kapolda

AMBONKITA.COM,- Penjabat Gubernur Provinsi Maluku, Sadali Ie, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kepolisian Daerah Maluku…

04/30/2024