Salahi PP 45/1990, Bupati Aru DiPTUN-Kan

AMBONKITA.COM,-Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga diPTUN-kan Habiba Yapono, istri Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PPR) Umar Ruly Londjo karena menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian tanpa sepengetahuan dirinya.

Hal ini disampaikan tim pengacara Habiba Yapono kepada Ambonkita.com, dalam jumpa pers di Caniecofffee kawasana Tanah Rata, Kota Ambon, Selasa (22/09/20).

Menurut tim pengacara yang diwakili Azwar Patty, surat yang dimaksud tertanggal 14 Juli 2020 itu tidak memiliki nomor surat yang lengkap, hanya bertuliskan nomor surat 873.4/  tanpa keterangan lain seperti nomor surat pada umumnya.

‘’Terkait surat keterangan ini sama sekali tiidak sesuai, makanya dinamakan cacat prosedural, yaitu bupati mengeluarkan atau menandatangani surat dengan nomor surat tidak jelas,’’ ungkap Patty.

Selain itu, terdapat tembusan kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama (PA) padahal kedua pasangan suami istri beragama Islam. “Anehnya kenapa tembusannya kepada pengadilan negeri, orang Islam bercerai ya di PA,” kata Patty lagi.

Disisi lain menurut Patty, isi surat tersebut juga menyalahi PP 45 /1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

‘’Seharusnya mengikuti aturan PP 45/1990 yang memanggil kedua pihak untuk dimintai keterangan, tapi sampai surat itu diajukan ke Pengadilan Agama,  tidak pernah ibu Habiba Yapono dipanggil oleh Bupati atau pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Aru sesuai mekanisme PP tersebut,’’ Jelas Patty.

Tim pengacara menuding surat tersebut sudah menyalahi aturan PP 45/1990, sehingga tanda tangan Bupati dianggap menyalahi aturan.

Habiba Yapono menyatakan semestinya bupati memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi atau dipertanyakan penyebab suaminya mengajukan perceraian, dan tidak menerima informasi dari satu pihak saja.

‘’Saya tidak terima keberpihakan Pak Bupati kepada suami saya yang merekayasa pernyataannya terkait penyebab perceraian dalam surat itu, seharusnya saya dihadirkan untuk menanyakan langsung pada saya,’’ cetus Habiba.

Menurut Habiba, ada pernyataan membina dan memeriksa dalam surat itu. ‘’Yang diperiksa suami saya tapi saya kan tidak, yang dibinakan suami saya tapi saya kan tidak, tidak ada upaya dari pihak bupati, tiba-tiba sudah ada surat ini, ini menyangkut nasib anak-anak saya, ‘’ kata Habiba.

Apalagi menurut Habiba, alasan sebenarnya bukanlah terkait dirinya namun karena suaminya  Umar Ruly Londjo yang merupakan Kadis PPR Kepulauan Aru telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dirinya.

Untuk itu, Habiba tak tanggung-tanggung menyewa empat orang  tim pengacara dari kantor hukum Taha Latar untuk memPTUN-kan Bupati Johan Gonga. Empat pengacara ini adalah Taha Latar SH, MH, Syafridani, SH, M.kn Marnex Salmon SH dan Azwar Patty SH.

Terkait hal ini, Bupati Johan Gonga yang coba dihubungi  melalui telepon seluler  tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. (is)