Wagub: Upaya Pemberantasan Korupsi di Maluku Semakin Baik

AMBONKITA.COM,- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, mengaku, upaya pemberantasan korupsi di daerah ini semakin membaik. Ini terlihat dari pencapaian Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI melalui skor sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Pada tahun 2021, kata Orno, skor MCP telah mencapai 62 persen atau naik 3 persen, dibandingkan dengan progress pencapaian tahun 2020 yaitu 59 persen.

Orno juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tual,  Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Maluku Tengah. Sebab, MCP Korsupgah dari keempat daerah tersebut capainnya di atas 80 persen, dan mendorong tujuh kabupaten yang nilainya masih di bawah 60 persen agar di tahun 2022 capaiannya bisa lebih tinggi.

Ia menjelaskan, penilaian MCP 2022 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana, monitoring dan evaluasi dilakukan bersama KPK yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Penyusunan RKPD 2023, Sadali: Satu Muara, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Maluku

“Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK RI atas pelaksanaan MCP Korsupgah, karena telah memberikan standar kepada Pemda dalam memahami resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” kata Orno saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi MCP 2022 Pemda se-Maluku di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (13/4/2022).

MCP sendiri merupakan monitoring capaian kinerja program Korsupgah, yang dilaksanakan KPK pada Pemda di seluruh Indonesia. Ini meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.

Delapan area intervensi program MCP terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Hadir dalam Rakor Evaluasi MCP dan Sosialisasi MCP 2022 yaitu para Bupati/ Wali kota, Sekda dan Inspektur kabupaten/kota se-Maluku. Adapun narasumber yang dihadirkan dalam rakor ini yaitu Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto , Plt Inspektur Provinsi Maluku, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntanbilitas Pemda Perwakilan BPKP Maluku, Mudi Prasojo.

Editor: Husen Toisuta