Ambon Diharapkan Jadi Kota Bersih Laut Biru

AMBONKITA.COM,- Ambon diharapkan dapat menjadi kota yang lebih bersih laut biru setelah Pemerintah Kota (Pemkot) bekerja sama dengan Agency For Internasional Development (USAID) Indonesia, serta Kementerian PPN/Bappenas.

Kerja sama yang dilaksanakan dalam program Kota Bersih Laut Biru atau Clean City Blue Ocean (CCBO) ini diluncurkan secara bersama di Swissbell Hotel, Kota Ambon, Kamis (20/1/2022).

Kegiatan itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Pendandatanganan Nota Kesepahaman Program CCBO, oleh Wali Kota, Richard Louhenapessy dengan Direktur Tetra Tech ARD, Tiene Gunawan, selaku pelaksana program, pada awal Desember 2021 lalu di Makassar, Sulawessi Selatan.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Elkyopas Silooy, menyatakan, sampah tidak hanya menjadi isu nasional, tapi sudah menjadi perhatian global, yang didorong oleh percepatan urbanisasi, dan pertumbuhan populasi.

“Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pertambahan jumlah sampah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam,” katanya.

Ia mengatakan beberapa masalah terkait dengan pengelolaan sampah. Diantaranya banyak pembuangan sampah ke pekarangan, saluran drainase, dan sungai yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kepadatan sampah domestik di Teluk Ambon.

Dirinya mengaku, sekitar 270 ton sampah dihasilkan setiap hari, dan baru sekitar 162 ton atau 60 persen dari total keseluruhan timbunan yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Jangkauan pelayanan penanganan sampah juga belum optimal, baru mencapai 77 persen dari luas wilayah Kota Ambon, disebabkan karena keadaan geografis yang sulit dijangkau oleh kendaraan operasional pengangkut sampah,” terangnya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah juga menjadi kendali antara lain jumlah personil dan sarana prasarana yang masih terbatas.

Selain itu, pendapatan dari retribusi rendah sehingga memerlukan subsidi untuk operasional pengelolaan sampah.
“Masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah, dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan,” jelasnya.

Dirinya menyebutkan dari berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan Pemkot Ambon bersama seluruh komponen masyarakat, untuk dapat meningkatkan penanganan sampah yang lebih baik lagi.

Di sisi lain, Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada USAID dan Kementerian PPN/ Bappenas yang telah menetapkan Kota Ambon sebagai salah satu penerima manfaat dari CCBO.

Ia berharap, dalam program ini, dapat membantu Pemkot untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Sehingga diharapkan dapat mencegah kebocoran plastik, serta menciptakan kota yang lebih bersih dan laut yang lebih sehat.

Direktur Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyatakan secara nasional pemerintah Indonesia memiliki target pengelolan sampah 100 persen di tahun 2024, namun progres ke arah itu cukup berat.

Secara nasional, kata dia, target pengelolan sampah pada 2024 adalah 100 persen, dimana 80 persen ditangani, dan pengurangan sampah sebesar 20 persen.

“Sedangkan saat ini penanganan sampah baru mencapai 54,85 persen, dengan pengurangan 0,08 persen. Untuk Maluku pada tahun 2019, penanganan sampah 45,18 persen dengan pengurangan 0,1 persen,” kata dia.

Mengatasi hal itu, berbagai program dan kerja sama dilakukan bersama berbagai pihak, salah satunya CCBO-USAID yang dilaksanakan di tiga kota yakni Ambon, Semarang, dan Makassar.

“Meski baru dilakukan di tiga kota, ini menjadi kesempatan yang langka di mana kita bisa mendapatkan asistensi teknikal sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Director Urban Environtemnt USAID, Ryan Waddle menjelaskan, tantangan berat dihadapi Indonesia dalam pencemaran sampah plastik karena laju urbansiasi dan pertumbuhan penduduk di kota pesisir.

Implementasi CCBO, jelas Waddle, akan berkerja sama dengan organisasi lokal, dengan program hibah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mempromosikan perubahan perilaku sosial, serta mengembangkan pasar daur ulang di tingkat lokal dan nasional.

“USAID melalui CCBO akan memberikan asistensi teknikal dalam mengatasi masalah sampah dari sumbernya dengan memperkuat sistem pengelolaan sampah di masyarakat, ujicoba solusi inklusif dan berkelanjutan, mempromosikan Reduce, Reuse dan Recycle, Memperkuat sistem lokal dan kemitraan dengan stakeholder di tiga kota pelaksana CCBO, yakni Ambon, Semarang dan Makassar,” pungkasnya.

Editor: Husen Toisuta