AMBONKITA.COM,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kota Ambon, Maluku, menggelar aksi unjuk rasa. Mereka seruduk kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, Senin (11/4/2022).
Aksi yang berlangsung sejak pagi dari kantor Gubernur hingga berakhir sore hari di gedung DPRD Maluku ini, diikuti ratusan mahasiswa. Mereka menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Satu diantaranya yaitu kenaikan harga BBM.
“Kasih naik BBM seenak saja. Katanya kedaualatan ada di tangan rakyat, tapi omong kosong, faktanya kedaulatan ada di tangan pengusaha,” teriak salah satu mahasiswi dalam oratornya di depan Ketua dan sejumlah anggota DPRD Maluku.
Tak hanya itu, setelah menaikan harga BBM (Pertamax) tanpa memikirkan nasib rakyat, Pemerintah dan para wakil rakyat di senayan juga ingin memperpanjang jabatan Presiden dan menunda Pemilu.
“Yang jadi pertanyaannya, ada apa sehingga pemilu itu mau ditunda?. Jangan takut kawan-kawan, kalau kita tidak lawan, maka pasti ini akan memperpanjang barisan perbudakan,” teriaknya.
Baca juga: Dua Rumah Warga Kariu Terbakar, Kapolda: Usut Hingga Tuntas
Terdapat 4 poin tuntutan yang diterima Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di atas mobil komando (pickup) dari korlap aksi.
Empat poin tuntutan dari Aliansi BEM se Kota Ambon yang diserahkan yaitu:
1. Kami Aliansi BEM Se Kota Ambon menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena melanggar pasal 7 UUD 1945 tentang masa periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi maksimal hanya 10 tahun.”
2. Kami Aliansi BEM Se Kota Ambon mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil dan mengevaluasi Pertamina Cabang Ambon terkait dengan kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat dari naiknya harga BBM jenis Pertamax.”
3. Menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.”
4. Kami Aliansi BEM Se Kota Ambon menuntut pemerintah daerah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk menjaga dan mengelola pasokan, distribusi, kestabilan harga kebutuhan pokok.
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury usai menerima tuntutan mahasiswa memberikan apresiasi karena telah menempuh cara-cara yang benar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat kami berjanji yang seyakin yakinnya dengan penuh keyakinan apa yang disampaikan ade-ade ini benar demi rakyat di Provinsi Maluku di Kota Ambon, karena itu tidak ada pilihan lain selain kami meneruskan itu kepada pemerintah pusat sesuai tugas dan tanggung jawab DPRD Provinsi Maluku,” kata Lucky.
Lucky mengaku pihaknya telah memanggil Direktur Utama Pertamina cabang Ambon, Kepala Dinas ESDM Maluku, dan pengelola perminyakan di Kota Ambon. Dalam pertemuan beberapa hari lalu, pihaknya telah menanyakan terkait kelangkaan minyak dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Politisi PDIP itu pun menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa, karena dengan sejumlah poin tuntutan tersebut dapat menjadi dukungan bagi DPRD Maluku untuk bertemu Menteri ESDM dan Ketua SKK Migas di Jakarta.
“Karena itu DPRD telah memutuskan Selasa besok komisi 2 DPRD Maluku dan pimpinan akan ke Jakarta menemui Menteri ESDM dan kepala SKK Migas untuk membicarakan persoalan perminyakan di Provinsi Maluku,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
