AMBONKITA.COM,- Gubernur Maluku Murad Ismail menyebutkan pada triwulan ke tiga tahun 2021 ekonomi tumbuh 4,17 persen. Pertumbuhan ekonomi Maluku ini lebih tinggi dari Nasional yang tercatat 3,51 persen.
Selain itu, Murad juga mengaku inflasi di Maluku cukup terkendali, tingkat kemiskinan dan pengangguran telah mengalami penurunan.
Demikian disampaikan mantan Dankor Brimob Polri ini saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024.
Kegiatan yang dirangkai dengan peluncuran Inovasi Percepatan Penurunan Kemiskinan ini berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (22/12/2021).
Murad mengatakan, perubahan terhadap RPJMD Provinsi Maluku penting dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian terhadap target dan kemampuan keuangan daerah saat ini.
Pihaknya, kata dia, terus berupaya untuk mengatasi dampak Covid-19 melalui APBD Provinsi Maluku. Ini sudah dilakukan sejak 2020 yang diarahkan untuk penanganan Covid-19, pemulihan sosial dan ekonomi.
“Kami juga bersinergi dan program pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Maluku,” ungkap Gubernur.
Mantan Dankor Brimob Polri ini mengaku upaya pemulihan kembali kondisi sosial dan ekonomi yang dilakukan telah menunjukkan perbaikan signifikan yang sempat terpuruk pada 2020 lalu.
“Ini dapat terlihat sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh 4,17 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat 3,51 persen. Demikian juga dengan inflasi cukup terkendali serta tingkat kemsikinan dan pengangguran yang mengalami penurunan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku diakuinya memberikan perhatian serius dalam upaya penurunan kemiskinan, melalui inovasi program Rumah Basudara Sejahtera (RBS) dan Manggurebe Membangun Desa (Mabes). Kedua program tersebut diluncurkan hari ini.
Program itu, lanjut Murad, juga akan diintegrasikan dengan salah satu program pemerintah pusat, yakni transformasi ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).
Tahun ini, Murad menyebutkan pihaknya telah memberikan dukungan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang dialokasikan pada 5 kabupaten, dan pada 2022 mendatang akan dialokasikan terhadap 9 kabupaten kota, kecuali Kota Ambon dan Buru Selatan.
“Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa terkait perubahan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 agar penyusunan target indikator kinerja pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan kemampuan keuangan daerah,” pintanya.
Mantan Kapolda Maluku itu juga mengaku perlu bersinergi dengan program pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di daerah, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Saya juga berharap dengan kemampuan APBD kita sangat terbatas agar efisien dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui inovasi dan terobosan baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
