AMBONKITA.COM,- Petrus Marina dan Welmon Rikumahua, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Standard Runway Bandara Banda Neira tahun 2014, dituntut hukuman penjara 5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sub kontraktor proyek tersebut dituntut bersalah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (4/10/2022).
“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhi hukuman pidana selama 5 tahun kepada kedua terdakwa, dipotong masa tahanan,” pinta JPU, M. Salahuddin, dalam amar tuntutannya.
Sidang pembacaan tuntutan dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Jenny Tulak, dibantu dua hakim anggota. Sidang juga dihadiri Herberth Dadiara, kuasa hukum terdakwa.
JPU menyebutkan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP.
“Selain pidana badan, kedua terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan uang pengganti mereka dibebaskan,” kata JPU.
BACA JUGA: Dua Tersangka Korupsi Bandara Banda Neira Akhirnya Ditahan Jaksa
JPU mengatakan yang memberatkan, kedua terdakwa yakni bersama-sama dengan tersangka Sutoyo, selaku konsultan pengawas (Berkas terpisah), serta dua terpidana lain yakni Marten Parinussa dan Sinaje Nanlohy melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan mereka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
Sebagaimana dakwaan JPU, kedua terdakwa dijerat melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip pada Bandar Udara Banda Neira Tahun 2014.
Perbuatan mereka menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Politeknik Negeri Ambon sebesar lebih dari Rp1 miliar.
“Dari hasil pemeriksaan ahli fisik ternyata terdapat selisih volume pekerjaan dari selisih nilai kontrak dengan nilai/prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen),” ungkap JPU dalam berkas dakwannya.
Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga Selasa (11/10/2022) pekan depan dengan agenda pledoi dari kuasa hukum terdakwa.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
