AMBONKITA.COM,- Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, menyerahkan DIPA tahun anggaran 2023 kepada seluruh Satker Polda Maluku dan Polres/ta jajaran.
Orang nomor 1 Polda Maluku ini berharap kepada para pejabat fungsi perencanaan agar dapat merencanakan anggaran belanja secara efisien, efektif dan produktif.
Harapan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada penyerahan DIPA dan Rincian Kertas Kerja Tahun 2023, serta Penandatanganan Pakta Integritas yang berlangsung di Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (28/12/2022).
Menurut Kapolda Irjen Latif, Presiden RI, Joko Widodo pada Kamis (1/12/2022) lalu telah menyerahkan DIPA 2023 kepada kementerian/lembaga di Istana Negara.
Presiden, kata Irjen Latif, menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.
APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional. Juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.
Sejalan dengan amanat Presiden tersebut, Latif mengaku Polri yang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di bidang keamanan dengan tugas pokok memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum, tentunya harus mendukung rencana kerja pemerintah.
BACA JUGA: Kepercayaan Publik untuk Polri Meningkat, Polda Maluku Urutan 9
Dukungan tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam grand strategi Polri, rencana strategis (renstra), maupun rencana kerja (renja).
“Kita saat ini tengah berada pada tahap keempat renstra Polri yang memiliki sasaran yaitu mempertahankan status sebagai organisasi yang unggul (excellence),” sebutnya.
Tahapan tersebut, lanjut Latif, mengamanatkan kepada semua untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good governance dan clean goverment, profesionalisme SDM, implementasi teknologi informasi, dan infrastruktur matras, “guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional,” ungkapnya.
Untuk mendukung program kerja kepolisian, pemerintah, kata Latif, telah mengalokasikan anggaran untuk Polri sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan. Hal ini tentu disesuaikan pada kemampuan keuangan negara.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara ini menekankan kepada para Kasatker agar pertama, menyusun rencana penyerapan anggaran dari awal tahun secara sistematis. Penyusunan dilakukan berdasarkan rencana pengadaan barang dan jasa, serta kalender kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan maupun pengawasan realisasi penyerapan anggaran guna menghindari penumpukan.
Kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, agar satker melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak dari perencanaan penganggaran, dengan memusatkan alokasi anggaran pada unit kerja yang ditetapkan/ditunjuk oleh pimpinan.
Ketiga, alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2023 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
“Untuk itu dimohon kepada para pejabat fungsi perencanaan dapat merencanakan anggaran belanja secara efisien, efektif dan produktif,” harapnya.
Keempat, sebut Latif, dalam menghadapi kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, para Kasatker yang mendapatkan alokasi anggaran pemilu agar mengoptimalkan anggarannya dengan baik. Juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota perihal pelaksanaan pengamanan pemilu serentak tahun 2024.
“Pelaksanaan penyerahan DIPA dan rincian kertas kerja tahun 2023 serta penandatanganan pakta integritas satker jajaran Polda Maluku ini diharapkan dapat mendukung rencana kerja satker jajaran Polda Maluku melalui pemanfaatan anggaran yang baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” pintanya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
