Ketua MPR RI Dorong Pempus Tingkatkan Anggaran, Bangun Pariwisata Baru di Maluku

AMBONKITA.COM,- Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong Pemerintah Pusat (Pempus) untuk memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Maluku. Pempus diminta dapat meningkatkan anggaran dan membangun destinasi pariwisata baru di provinsi Para Raja-raja ini.

Dorongan tersebut dimaksudkan mengingat Maluku masih menjadi salah satu daerah yang perlu menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Republik Indonesia.

Hal ini terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada semester I/Maret 2021, di mana presentase penduduk miskin di Maluku tercatat 17,87 persen, terbesar keempat setelah Papua (26,86%), Papua Barat (21,84%), dan NTT (20,99%).

“Maluku tidak akan sanggup keluar dari jerat keterbatasan ekonomi jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Bamsoet usai menerima Gubernur Maluku, Murad Ismail, di Jakarta, Kamis (16/12/21).

Tahun 2021, kata Bamsoet, PAD Maluku tercatat Rp 3,31 triliun. Tahun 2022 bahkan ditargetkan menurun menjadi Rp 2,87 triliun. Karenanya, butuh dukungan dari Pempus, salah satunya melalui Dana Transfer dan Dana Desa (DT-DD). Ironisnya, untuk tahun anggaran 2022, DT-DD Provinsi Maluku justru mengalami penurunan dari Rp 12,88 triliun menjadi Rp 11,87 triliun.

“Padahal peningkatan DD sangat diperlukan sebagai sumber pendanaan berbagai program pembangunan di Maluku,” ujarnya.

Ia berharap Pempus dapat membantu Maluku agar keluar dari jeratan keterbatasan ekonomi. Pempus juga harus membantu Maluku mengembangkan berbagai destinasi wisata yang berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Luas wilayah Maluku mencapai 712,480 Km2. Luas daratannya hanya 7,4 persen atau 54.184 Km2. Daerah ini memiliki 1.412 pulau. Di samping memiliki beragam objek wisata berkelas dunia.
Data Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Maluku mencatat, pada tahun 2019 setidaknya terdapat 280 wisata bahari, 191 wisata alam, 359 wisata sejarah/budaya, dan 14 wisata buatan di Provinsi Maluku.

“Pulau Run yang berada di Kepulauan Banda di Maluku, memiliki nilai sejarah, yang bisa dikembangkan untuk menarik turis,” jelasnya.

Bamsoet mengaku di masa lalu Pulau Run dikuasai Inggris. Pulau ini sangat kaya dengan pohon pala, rempah-rempah yang sangat mahal di dunia Barat. Bahkan harganya bersaing dengan harga emas kala itu.

Belanda melalui VOC ingin menguasai monopoli rempah-rempah di Kepulauan Banda, sehingga terus menerus berperang dengan Inggris.

Keduanya akhirnya berdamai dengan menandatangani Traktat Breda, yang isinya sepakat berdamai dengan melakukan tukar guling.

“Belanda menyerahkan Nieuw Netherland (Manhattan) kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda,” jelasnya.

Bamsoet yang juga merupakan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini, mengaku Maluku juga memiliki Pantai Panjang Tual di Kepulauan Kei. Pantai ini memiliki pasir putih yang sangat indah. Sangat kontras dengan birunya laut yang begitu jernih. Suasana pantai yang begitu bersih dan masih asri juga membuat pengalaman berwisata menjadi semakin menarik.

“Selain keberpihakan di sektor pengembangan ekonomi dan pariwisata, keberpihakan pemerintah juga perlu ditunjukan di sektor politik. Setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga saat ini belum pernah ada lagi putera-puteri Maluku yang ditunjuk menjadi menteri ataupun tampil dalam kepemimpinan nasional,” tutup Ketua DPR RI ke-20 tersebut.

Editor: Husen Toisuta