AMBONKITA.COM,- Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku melaksanakan Musyawarah Provinsi ke-V di kota Ambon, Kamis (18/12/2025).
Ketua Panitia Krismon Setiabudi dalam laporannya menyampaikan musyawarah APINDO Maluku mengusung tema “sinergi dan kolaborasi dunia usaha bersama pemerintah daerah menuju kemajuan ekonomi Maluku adil dan sejahtera”.
Kegiatan ini juga dilakukan dengan maksud untuk memilih kepengurusan yang profesional periode 2025-2030. “Musyawarah dilakukan untuk menyusun rencana strategi dan program kerja APINDO Maluku, meningkatkan sinergitas dan jaringan antar pelaku usaha di Maluku,” ujarnya.
Ketua DPP APINDO Maluku, Roberth Tanamal dalam sambutannya menyampaikan musyawarah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan program kerja serta konsolidasi organisasi APINDO ke depan.
Forum ini, kata Dia, bukan sekadar agenda rutinitas organisasi melainkan merupakan momentum penting untuk memperkuat peran APINDO sebagai wadah perjuangan dunia usaha di daerah khususnya di Maluku.
“APINDO sebagai mitra strategis pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan iklim usaha yang produktif, hubungan industrial yang harmonis serta peningkatan daya saing dunia usaha,” katanya.
Di tengah dinamika perekonomian nasional dan global, Roberth mengaku pengusaha dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi dan meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja.
“Melalui musyawarah provinsi ini saya berharap akan lahir kepengurusan DPP APINDO Maluku yang solid, amanah dan mampu merangkul seluruh anggota,” harapnya.
Kepengurusan yang terpilih, juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, serikat pekerja serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun izin usaha yang sehat dan berkelanjutan di daerah.
“Saya juga mengajak seluruh peserta musrprov untuk menjadikan forum ini sebagai ajang musyawarah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, demokrasi dan etika organisasi,” pintanya.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam muswarah hendaknya dapat disikapi dengan kekuatan untuk memperkaya gagasan demi kemuliaan APINDO khususnya di Maluku.
“Saya mengucapkan selamat bermusyawarah, semoga musrov dapat berjalan dengan lancar dan melahirkan keputusan terbaik,” pungkasnya.
Senada, Kabid Organisasi DPN APINDO, Anthony Hilman dalam sambutannya mewakili Ketua Umum APINDO, mengungkapkan perkembangan dunia usaha. Dari data yang didapatkan tingkat pengangguran terbuka mengalami tren penurunan dari 5,96% pada februari 2024 menjadi 5,95% pada Februari 2025. “Namun angka ini tentunya masih jauh di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,76%,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan terdapat tantangan yang tidak kalah serius dalam 1 tahun terakhir. Di mana proporsi pekerja informal justru meningkat secara signifikan dari 64% menjadi 68%. Pada saat yang sama jumlah pekerja justru terus mengalami penurunan. Selain itu, mayoritas unit usaha di Maluku masih di dominasi oleh usaha mikro dan kecil sekitar 7215 unit usaha. Usaha mikro mencapai sekitar 89% dan usaha kecil 7%. Sementara usaha menengah hanya 3%.
“Sementara itu usaha besar yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang hanya terdiri dari 1% atau sekitar 60 unit usaha,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, tantangan utama di tingkat nasional maupun di Maluku adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang layak produktif dan berkelanjutan. “Kita juga perlu melihat realita dunia usaha yang kini menghadapi berbagai tekanan,” tambahnya.
Menurutnya terdapat tiga tantangan dunia usaha yang dihadapi yaitu kepastian dunia usaha rendah dan birokrasi yang kompleks. “Dari survei APINDO, misalnya dari 38% perusahan yang menunggu lebih dari setahun untuk memperoleh AMDAL, hanya 6% yang kurang dari 1 bulan untuk mendapatkan perijinan itu. Ketidakpastian ini tentu menunda ekspansi, menunda investasi dan menunda penciptaan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Tantangan lainnya yaitu berkaitan dengan biaya usaha yang tinggi. “Misalnya upah yang belum sebanding dengan produktifitas dan kondisi ekonomi. Selama tahun 2014-2025 inflasi naik 138%, PDP naik 147%, namun upah naik 177% serta biaya lainnya, seperti listrik, energi, pinjaman dan sebagainya,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan, tantangan dunia usaha lainnya yaitu daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang semakin menurun. “Dalam 5 tahun terakhir kelas menengah Indonesia menyusut sekitar 9,5 juta orang. Saat fluktuasi menengah melemah konsumsi turun dan dunia usaha kehilangan pondasi pasar yang penting,” jelasnya.
Meski demikian, kata Hilman, di balik tantangan tersebut Maluku memiliki modal perekonokian yang sangat besar. “Ini perlu kita catat Maluku wilayah yang tumbuh dari laut, dan perdagangan sejak berabad-abad yang lalu,” ucapnya.
Musprov V APINDO mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan yang diwakilkan oleh Plh Sekda Kasrul Selang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya musyawarah provinsi.
Menurutnya, musyawarah APINDO merupakan forum strategis dan konstitusional untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, merumuskan arahan kebijakan ke depan, serta memiliki kepengurusan yang akan mampu membawa APINDO Maluku semakin solid, profesional dan berdaya saing.
APINDO, kata Gubernur, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah khususnya sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong peningkatan investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta membuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap musyawarah provinsi yang kelima ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif melahirkan kepengurusan yang solid dan visioner serta menyusun program kerja yang responsif terhadap berbagai tantangan global nasional dan daerah termasuk dinamika perekonomian dan ketenagakerjaan lainnya,” pinta Gubernur.
Hendrik juga mengajak seluruh pengusaha yang tergabung dalam APINDO Maluku untuk terus menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, berdaya saing sekaligus senantiasa menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan para pekerja sebagai pondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan daerah.
“Saat ini kita berada di era yang penuh dengan dinamika baik di tingkat nasional maupun global di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Dalam konteks ini Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong investasi dan daya saing,” ucapnya.
Lebih lanjut diakui APINDO sebagai wadah bagi para pengusaha memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan pengusaha dengan kebijakan pemerintah. Sehingga dapat tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
