Polda Maluku Bicara Jurnalisme Damai

AMBONKITA.COM,- Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog publik, membahas mengenai Jurnalisme Damai. Dialog dilaksanakan di kantor RRI Ambon, Kamis (11/8/2022).

Sejumlah pemateri dihadirkan. Yaitu Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat, Ketua AMSI Wilayah Maluku-Maluku Utara, Hamdi Jempot S.Sos, Koordinator KPID Maluku, Lekperi Jori Amtu ST, dan Sekretaris PWI Maluku, Saswati Matakena S.Hut.

Koordinator Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, Lekpri Amtu mengatakan, KPID sendiri merupakan lembaga yang mengawasi penyiaran berita dan informasi pada media elektronik dan digital. Terkait tugas dan perannya, KPID selalu ketat dalam memfilter setiap berita atau produk yang dipublikasikan media.

Tak hanya itu, KPID, kata Lekpri, juga selalu memberikan Literasi media ke seluruh pelosok wilayah di Maluku, khususnya di daerah terpencil. Itu bertujuan agar masyarakat di Maluku dapat cerdas dalam memfilter setiap berita atau informasi yang diterima, baik dari media sosial ataupun media elektronik.

“Jadi ada pembatasan terhadap media TV dan Radio dalam mempublikasi berita tertentu dan memang tidak boleh ditampilkan secara fulgar karena hal ini diatur dalam aturan yang ada. Dan ini menjadi tugas kami KPID dalam memfilter setiap informasi yang akan dipublikasikan oleh media,” jelasnya.

Lekpri mengungkapkan, kehadiran media adalah sebagai alat pemersatu, bukan alat untuk mengadu domba antar sesama.

“Kami sangat berharap adanya edukasi yang baik dalam penggunaan media di Maluku,” harapnya.

Berbicara jurnalisme damai, sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) provinsi Maluku, Saswati Matakena, mengaku, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Yakni jurnalis atau wartawan dengan media itu sendiri.

Jurnalisme damai penting diterapkan dalam setiap peliputan konflik. Ini agar persoalan yang terjadi dapat segera mereda. Karena media, juga punya peranan penting dalam menciptakan situasi yang aman dan damai.

“Kita ingat di masa konflik lalu media melanggeng dengan isu SARA di Maluku, sehingga konflik terus terjadi, dan hal itu tidak bisa dipungkiri, namun saat ini sudah banyak perubahan dan media mulai mengkampanyekan jurnalisme damai, dan hal ini akan berkesinambungan dengan dukungan semua unsur terkait bersama kepolisian, maka kita dapat merealisasi jurnalisme damai di Maluku ini,” ucapnya.