AMBONKITA.COM,- Tahun 2022 Provinsi Maluku tercatat tidak memiliki anggaran untuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Diharapkan tahun 2023 mendatang, penyediaan anggaran UPP sudah tersedia.
Hal itu terungkap saat dilakukan sosialiasi Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) di Provinsi Maluku.
Sosialisasi Perpres No 87 tahun 2016 digelar Satgas Saber Pungli Pusat di Kota Ambon, Kamis (10/11/2022).
“Mudah-mudahan pak Asisten I (Samuel E Huwae) bisa sampaikan ke bapak Gubernur untuk penyediaan anggaran Saber Pungli untuk tahun 2023,” harap Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja, saat memberikan sambutan sekaligus sosialisasi Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
Rodja mengaku, selama ini yang gencar melaksanakan sosialisasi tentang Saber Pungli adalah dari pihak kepolisian. Padahal, pemberantasan Pungli adalah merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita berharap sosialisasi terkait pemberantasan pungli lebih masif lagi dilakukan dengan mengumpulkan orang lebih banyak,” pintanya.
Rodja mengajak seluruh instansi di Maluku agar dapat bersama-sama melakukan sosialisasi dan bahkan bertekad untuk mengharamkan Pungli.
“Saya berharap bagaimana kita untuk mengharamkan pungli melalui sosialisasi. Dan semua orang sudah tahu tempat-tempat yang rawan pungli,” katanya.
BACA JUGA: Empat Dugaan Korupsi Ini sedang Dilidik Kejati Maluku, Dua dari SBB
Jenderal bintang 2 Polri di pundaknya ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat atau instansi publik agar dapat bersama memberantas pungli.
“Dan sebagaimana dalam Pasal 4 Perpres nomor 87 tahun 2016 menyatakan tim saber pungli bisa melakukan operasi tangkap tangan,” katanya.
Rodja berharap provinsi Maluku ke depan bisa lebih baik lagi atau bersih dari praktek-praktek pungli.
“Dan kita tahu bahwa Bapak Presiden sangat fokus untuk memberantas masalah pungli ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae, mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan sesuai jenjangnya, diakui belum optimal tetapi kami akan terus berupaya bahkan membuktikannya bahwa Maluku bisa,” kata Murad.
Pembuktian tersebut dapat diketahui dari masih banyaknya pengaduan dan atau keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan aspek pelayanan publik.
“Sehubungan dengan hal itu perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, atas nama pemerintah daerah provinsi Maluku saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim Satgas Saber pungli pusat,” kata Murad.
Apresiasi diberikan karena tim Satgas Saber Pungli Pusat telah menggagas dan menyelenggarakan sosialisasi dan monitoring Saber pungli di Provinsi Maluku.
“Hal ini dilakukan guna membangun kesepahaman berpikir dan komitmen kita bersama dalam kerangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini,” ujarnya.
Kedua, mencermati masih ditemukannya pungutan-pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat penerima jasa layanan publik, “maka kita harus melakukan langkah-langkah konstruktif dan komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan guna mencegah praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan kepada layanan publik,” harapnya.
Murad berharap kepada tim pemberantasan pungli di tingkat provinsi Maluku agar dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Terutama dalam hal pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif dan efisien, dengan menyisir dan melakukan sapu bersih ke semua wilayah tingkatan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Termasuk menyasar area publik sehingga tidak ditemukan lagi pungutan liar yang terus meresahkan masyarakat,” pintanya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
