JAKARTA-Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi BBM agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Anggaran dialihkan ke dalam bentuk bantuan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun. BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan.
Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa menyatakan dapat memahami keputusan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM dengan menggantikan subsidi melalui penyaluran BLT BBM.
Menurutnya, keputusan tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang penuh dengan ketidakpastian hingga detik ini.
“Menurut kami, pikiran yang jernih saat ini bukan lagi sibuk bicara kenaikan harga BBM. Tetapi kita mengajak berbagai elemen masyarakat, waktunya mengawal dan menjaga secara ketat penyaluran BLT BBM agar tidak dikorupsi, sehingga tepat sasaran” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Bidang Pertahanan KNPI yang juga Pendiri Melanesian Youth Diplomacy Forum, Steve Mara, bahwa menaikan harga BBM bersubsidi adalah sebuah kebijakan yang tepat dan harus dilakukan pemerintah. Menurutnya, selama ini subsidi BBM justru dinikmati orang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup tinggi.
“Kebijakan subsidi untuk BBM ini tidak tepat sasaran jika mau terus dilanjutkan, bahkan saya berani usulkan pemerintah tidak perlu lakukan subsidi, biarkan harga BBM di Indonesia disesuaikan dengan perhitungan keekonomian yang disampaikan oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.
Ditempat berbeda, Tokoh Muda Papua, Charles Kossai menilai langkah pemerintah melakukan penyesuaian terhadap subsidi energi merupakan langkah yang tepat.
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, besar kemungkinan tekanan APBN akan jauh lebih berat dan ini akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional.
“Saya kira kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat karena situasi hari ini,” ungkap Kossai.
Untuk itu, pihaknya mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam mempersiapkan langkah antisipatif berupa skenario bantalan sosial dalam bentuk pemberian dana BLT, subsidi gaji dan subsidi Pemda.
“Tinggal bagaimana skema bantuan sosial ini perlu dikawal agar tepat sasaran. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, agar bersama mengawal kebijakan pengalihan subsidi ini tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketum Eksponen Muda Papua, Patur Rahman mengaku siap mengawal kebijakan pemerintah menyesuaikan harga BBM. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagian dari menyelamatkan kondisi perekonomian nasional, sehingga perlu disambut baik.
“Kami dari Eksponen Muda Papua siap mengawal kebijakan pemerintah dalam penyesuaian subsidi BBM ini. Untuk itu, skema subsidi langsung (ke orang) adalah langkah tepat penyesuaian subsidi energi ini,” tutupnya.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) DKI Jakarta, Ilyas Abdullah mendukung program pemerintah pusat yang mengalihkan subsidi BBM ke BLT. Keputusan Pemerintah Pusat adalah langkah tepat untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk hal lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Ilyas berharap agar pemerintah pusat juga tepat sasaran membagikan BLT yang kini sedang dijalankan bersama dengan naiknya harga BBM jenis Pertalite dan Solar.
“Banyak orang kaya yang menikmati BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, pemerintah tepat melakukan kebijakan tersebut. Bantuan langsung juga harus tepat sasaran, baik yang ke masyarakat maupun para pekerja yang gajinya masih kecil,” harapnya.
Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Bengkulu, Jevie Sartika mendukung kenaikan dan menerima kebijakan pemerintah, demi kemajuan bangsa dan tanah air Indonesia tercinta. Namun hal ini harus didukung dengan komitmen pemerintah mengawasi kebijakan.
“Kami juga meminta pemerintah agar dapat menaikkan upah kerja, agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu dirasakan masyarakat kecil,” tegas Jevie. (***)
