AMBONKITA.COM,- Prof. Dr. Johny Ch. Ruhulessin, M.Si, dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).
Pengukuhan mantan Ketua Sinode GPM ini berlangsung melalui Rapat Senat Terbuka yang dihelat di aula kampus UKIM, Kota Ambon, Rabu (16/11/2022).
Rapat senat pengukuhan Johny Ruhulessin sebagai guru besar di bidang Ilmu Sosiologi dan Teologi Agama, ini dipandu Rektor UKIM Dr. Henky H. Hetharia l, M.Th.
Johny diusulkan sebagai guru besar oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara. Ia diusulkan kepada Direktorat Sumber Daya Kemdikbudristek pada 24 Febuari 2022. Hanya berselang 7 bulan 13 hari, SK Penetapan Professor diterbitkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sesuai SK Nomor 63236/MPK.A/KP.07.01/2022 Tanggal 6 Oktober 2022.
Pengukuhan Johny Ruhulessin dihadiri Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie. Sejumlah tokoh politik dan pejabat daerah, juga turut menyaksikan pengukuhan itu.
Johny Ruhulessin dalam pidatonya menyoroti soal etika publik sebagai nadi etika kebangsaan.
Mantan Direktur Pasca Sarjana Teologi UKIM 2002-2006 ini mengaku, pergulatan kebangsaan Indonesia sejak awal merupakan pergulatan etik terutama terkait dengan bentuk negara sebagai negara hukum demokratis sesuai ideologi dan asas Pancasila serta UUD 1945.
Keputusan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara, lahir dari kesadaran etik para pendiri bangsa. Sehingga nasionalisme Indonesia patut disebut sebagai wujud praksis etik ber’Indonesia.
“Pada aspek itulah, kita menyadari bila Pancasila dan UUD 1945 memberi basis nilai moral kebangsaan sehingga implementasinya dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara merupakan cara untuk memperkokoh ke’Indonesiaan sebagai bangsa yang cinta perdamaian,” ungkapnya.
BACA JUGA: Prihatin Atas Bentrokan Warga Bombay dan Elat, Komnas HAM Maluku Harap Segera Dimediasi
Menurut Ruhulessin, dengan berkembangnya berbagai arus pemikiran ideologis dan keagamaan yang marak di Indonesia akhir-akhir ini, etika publik harus menjadi nadi etika kebangsaan Indonesia. Hal ini yang diulas sebagai pengantar diskusi yang lebih mendalam mengenai wawasan dan usaha membangun kesadaran etika yang kuat guna menjaga keutuhan NKRI sebagai negara yang kuat.
“Penting dipahami, bila etika publik juga memiliki kontribusi bagi moderasi agama di Indonesia di era post-trust juga, dan itu berarti lembaga agama mengemban tugas etik yang penting terutama dalam dialektika opini yang dibentuk oleh emosi dan prasangka dengan fakta sosial sebagai bentuk dari kebenaran faktual yang verifikatif,” ujarnya.
Ruhulessin menilai, bangsa dan agama tidak boleh jatuh ke dalam manipulasi kebenaran dan manipulasi kebenaran tidak boleh dibiarkan, sebaliknya butuh proses verifikasi faktual yang harus dijadikan sebagai kebenaran faktual. Ketika manipulasi kebenaran itu dilakukan dengan menjadikan sumber-sumber etik agama secara serampangan, ketahanan sosial masyarakat dan umat akan tereduksi ke dalam bentuk-bentuk sikap yang ambivalen.
“Itulah sebabnya, etika publik mesti menjadi nadi etika kebangsaan,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara Jantje Eduard Lekatompessy, memberikan tanggapan terhadap pidato Ruhulessin mengenai etika publik sebagai nadi etika kebangsaan.
Ia mengatakan pidato tersebut mengingatkan bila etika merupakan sesuatu yang harus dimulai dari diri sendiri yang pada akhirnya akan bermuara ke publik dan meluas kepada nilai-nilai etika kebangsaan.
Lekatompessy juga menjelaskan, dengan pelaksanaan pengukuhan ini maka UKIM telah memiliki lima orang Professor dan akreditasi institusi peringkat B. Harapannya, di tahun-tahun ke depan UKIM memperoleh peringkat akreditasi A.
“Kami menyampaikan selamat kepada pak Ruhulessin dan civitas UKIM. Semoga tanggung jawab yang diberikan bisa memberikan kesejukan bagi insan akademik dan masyarakat terutama untuk kemaslahatan umat manusia,” jelasnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
