AMBONKITA.COM,- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi (rakor) terkait evaluasi penanganan stunting tahun 2022.
Rakor evaluasi stunting dibuka oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Sadali Ie di Kota Ambon, Selasa (13/12/2022).
“Tanpa terasa, kita sudah berada pada semester terakhir dari tahun 2022, yang juga adalah semester terakhir dari implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) tahun 2022,” kata Gubernur Murad dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie.
Murad mengaku rakor saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terkait sejauhmana program penanganan stunting dilakukan. Juga evaluasi program-program percepatan penurunan stunting,
“Ini momentum yang tepat kita evaluasi sudah sejauhmana kita memenuhi tanggungjawab mencapai target-target kinerja kita yang diukur dengan pencapaian berbagai indikator yang telah diatur baik di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 maupun RAN (Rancangan Aksi Nasional) PASTI (Percepatan Penurunan Stunting),” terang Sekda.
BACA JUGA: DKP Maluku: Tidak Ada Penolakan Ekspor Produk Perikanan
Sesuai arahan dari Kementrian Dalam Negeri dan BKKBN RI, Murad mengaku, TPPS Provinsi dan kabupaten/kota di Maluku telah menyampaikan laporan pencapaian kinerja semester I, yakni pada kurun waktu Januari – Juni 2022 melalui Dirjen Bangda.
“Dan pada tanggal 2 Desember 2022, Provinsi Maluku tercatat sebagai provinsi kedua yang menyampaikan laporan TPPS provinsi dan semua kabupaten/kotanya. Artinya, pelaporan kita untuk semester I telah tuntas, walaupun ada banyak kekurangan yang perlu dibenahi pada pelaporan semester 2 nantinya,” ungkapnya.
Menurutnya untuk tingkat provinsi diberikan tanggungjawab 11 indikator percepatan penurunan stunting. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 indikator sudah mencapai 100%. Yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi konvergensi; pengintegrasian program percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting; implementasi sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting; serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Sedangkan 5 indikator lainnya masih harus dikejar, diantaranya adalah menyangkut presentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting, dimana belum semua kabupaten/kota mencapai target ini, sehingga prosentase capaian untuk indikator ini barulah berada pada angka 27 persen.
“Angka ini masih sangat jauh dari target 100% yang harus dicapai pada tahun 2022 ini,” imbaunya.
Murad berharap adanya keterpaduan sinergitas lintas sektor, penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian semua program yang dimiliki oleh tiap OPD terkait. Ini agar sejalan dengan tuntutan Perpres 72/2021 dan RAN PASTI.
Mantan Dankor Brimob Polri ini memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah memberikan kerja-kerja nyatanya untuk percepatan penurunan stunting. Seperti akademisi, media, swasta dan mitra pembangunan lainnya.
“Saya juga berharap melalui pelaksaan rakor ini TPPS Provinsi Maluku dan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting,” harapnya.
Murad juga berharap untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan, “beserta dengan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan dalam upaya mengejar target dari semua indikator percepatan penurunan stunting 2022,” pungkasnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
