AMBONKITA.COM,- Gubernur Maluku Murad Ismail menetapkan status tanggap darurat bencana pasca gempabumi magnitudo 7,5 SR yang melanda wilayah provinsi Maluku pada Selasa (10/1/2023) dini hari lalu.
Gempabumi yang berpusat di laut Banda pada kedalaman 131 Km itu mengakibatkan dua daerah di Maluku menjadi terdampak. Yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Penetapan status tanggap darurat oleh Gubernur tersebut membuat Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk datang ke Maluku.
Hari ini, Kamis (12/1/2023), Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto bersama rombongan tiba di Kota Ambon. Sebelum bertolak ke Saumlaki, KKT, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi di ruang VVIP Bandara Pattimura Ambon.
Rapat yang dipandu Kepala BNPB itu, dihadiri Deputi Geofisika BMKG Dr. Suko Prayitno Adi, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina, dan stakeholder lainnya.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengatakan, Pemprov Maluku secara intensif kerap berkoordinasi dengan Pemerintah KKT maupun MBD. Koordinasi juga gencar dilakukan dengan OPD / instansi / lembaga teknis terkait kebencanaan termasuk TNI/Polri.
Koordinasi secara berjenjang di kabupaten terdampak maupun di tingkat provinsi dilakukan untuk mensinergikan peran bersama dalam menangani permasalahan kedaruratan setelah gempabumi terjadi.
“Kami telah menetapkan status tanggap darurat untuk memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien,” kata Orno.
BACA JUGA: 382 Unit Bangunan Rusak Akibat Gempa, Kapolda & Kepala BNPB RI Kunjungi Saumlaki
Orno melaporkan, Pemprov Maluku pada tanggal 10 Januari 2023 telah melakukan pengerahan bantuan logistik ke KKT dan MBD. Bantuan yang disalurkan berupa beras, peralatan evakuasi, perlengkapan keluarga, peralatan sandang dan obat-obatan.
Bantuan untuk masyarakat terdampak gempabumi di KKT diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba hari ini. Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di MBD akan tiba pada tanggal 15 Januari 2023.
“Di sisi lain, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku antara lain membentuk tim pendamping untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian / lembaga dan pemerintah kabupaten/kota, juga bersinergi dengan unsur TNI/ Polri dalam masa tanggap darurat,” jelasnya.
Atas nama pemerintah daerah, mantan Bupati MBD itu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempabumi Maluku, juga atas bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersalurkan maupun bantuan logistik dari BNPB.
Orno berharap, kerjasama antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG beserta jajaran. Saat ini kami mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergitas dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,” tutup Wagub.
Di tempat yang sama, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menerangkan, kedatangannya bersama jajaran ke Maluku adalah atas perintah Presiden Joko Widodo.
Kehadiran pemerintah pusat, kata dia, dilakukan untuk memberikan bantuan logistik karena KKT dan MBD telah menetapkan status tanggap darurat.
“Olehnya itu kami datang memberikan bantuan tanggap darurat berupa logistik yang harus bisa bermanfaat kepada masyarakat terdampak, dengan pendekatan seluruh masyarakat terdampak gempa bisa terjamin logistik dasarnya,” harap Suharyanto.
Ia memastikan, rumah-rumah warga dan infrastruktur yang rusak baik di KKT maupun MBD akan diperbaiki oleh pemerintah.
“Kami menuju Saumlaki. Di sana ada 33 rumah rusak berat. Kemudian yang rusak, ringan dan sedang ratusan rumah. Infrastruktur seperti kantor Bupati, sekolah, ada juga Gereja, semua akan diperbaiki,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pemerintah provinsi Maluku sebesar Rp500 juta, dan Rp250 juta untuk KKT dan MBD. Bantuan kebutuhan dasar untuk pemerintah provinsi Maluku senilai Rp150 juta, dan Rp250 juta bantuan kebutuhan dasar kepada KKT dan MBD.
Bantuan lainnya yang diserahkan yaitu logistik. Bantuan logistik ini diserahkan untuk pemerintah provinsi Maluku, KKT dan MBD. Bantuan tersebut berupa selimut, matras dan tenda keluarga.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
