AMBONKITA.COM,-Lembaga adat Adat Soar Pito Soar Pa Kabupaten Buru, Maluku mendukung Dr Djalaluddin Salampessy melanjutkan kepemimpinannya sebagai Penjabat Bupati Buru.
Masa jabatan Penjabat Bupati Buru akan berakhir Mei 2023. Sebelumnya DPRD Kabupaten Buru mengusulkan tiga nama calon Penjabat Bupati Buru ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tiga nama itu adalah Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy, Ilyas Hamid selaku Sekda Kabupaten Buru dan Sugeng Widodo, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Buru. Dari tiga nama ini, Mendagri akan menentukan seorang menjadi Penjabat Bupati Buru.
Ketua Lembaga Adat Soar Pito Soar Pa Kabupaten Buru, Yohanes Nurlatu mengatakan hampir setahun menjadi Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy berhasil memimpin daerah pengasil minyak kayu putih itu.
Djalaluddin memiliki komitmen yang jelas membangun Kabupaten Buru, mulai dari penataan birokrasi, mensejahterakan rakyat, hubungan dengan masyarakat adat Pulau Buru sangat baik hingga penataan tambang emas Gunung Botak yang menjadi isu strategis. Situasi keamanan di Kabupaten Buru aman selama kepemimpinannya
Karena itu, Yohanes meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menetapkan Djalaluddin sebagai Penjabat Bupati Buru, melanjutkan kepemimpinannya.
“Kami masyarakat adat Soar Pito Soar Pa mendukung Djalaludddin Salampessy untuk melanjutkan memimpin Kabupaten Buru. Kami sangat mendukung untuk kelanjutan penataan koperasi dan adat serta Gunung Botak yang menjadi isu penting. Karena itu kami minta pak Mendari menetapkan Djalaluddin sebagai Penjabat Bupati Buru sehingga dapat melanjutkan program-programnya,” kata Yohanes Nurlatu.
Sementara itu, Ketua LSM Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole mengatakan Djalaluddin sangat layak melanjutkan memimpin Kabupaten Buru hingga 2024.
Menurut Ruslan yang biasa disapa Ucok ini, Djalaluddin merupakan sosok pekerja keras, terbukti, inovatif dan kreatif serta tegas mengambil keputusan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Buru.
Ucok meminta semua kekuatan masyarakat di Kabupaten Buru berpikir positif, tidak mengedepankan pikiran primodial dalam menilai seseorang. Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum untuk memimpin.
Apalagi kata Ucok, 2024 merupakan tahun politik, Pemilu dan Pilkada Buru. Karena itu, Buru butuh penjabat Bupati yang tidak berafiliasi dengan kepentingan partai politik tertentu. Tidak ada anggota keluarganya yang akan maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif maupun ikut dalam Pilkada Kabupaten Buru.
“Dan sosok Djalaluddin Salampessy ini sangat tepat melanjutkan tugasnya sebagai Penjabat Bupati Buru. Secara politik Djalaluddin tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau calon yang maju di Pemilu dan Pilkada nanti. Karena itu kami minta pak Mendagri untuk menetapkan Djalaludddin sebagai penjabat Bupati Buru,” kata Ucok. (***)
