AMBONKITA.COM,- Proyek pembangunan ruas jalan Namrole-Leksula Tahun 2023 diduga telah terjadi penyimpangan. Proyek yang dianggarkan Balai Jalan dan Jembatan Nasional (BJJN) Maluku dengan pagu kurang lebih Rp140 miliar ini diduga belum selesai dikerjakan.
Hal ini terungkap saat aliansi mahasiswa Buru Selatan melakukan hearing bersama Komisi III DPRD setelah sempat berunjukrasa di depan kantor DPRD Provinsi Maluku, bilangan Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu (11/6/2025).
Proyek multiers atau tahun jamak ini dikerjakan PT. Cakrawala Multi Perkasa. Pekerjaan yang mestinya selesai pada Desember 2024, namun ditemukan banyak titik jalan yang tidak diaspal, juga telah mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi.
Menurut mahasiswa saat aksi demo, kerusakan jalan terjadi akibat pekerjaan yang asal-asalan. Tidak memperhitungkan kualitas pembangunan sarana infrastruktur publik yang dibiayai negara.
“Waktu pekerjaan Desember 2024. Namun, di lapangan beberapa titik ditemukan tidak diaspal dan juga sudah rusak parah,” kata koordinator aksi, Artur Nurlatu.
Akses jalan yang dikerjakan kontraktor, justru tak bisa diakses masyarakat di desa-desa setempat. Ekonomi rakyat yang mestinya mudah justru sulit akibat konstruksi jalan yang “abal-abal”.
“Beberapa desa seperti Liang, Wamkana dan Walakao sulit mengakses jalan yang dibangun tahap II. Itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Senada, Putra Seleky secara tegas meminta DPRD Maluku dan Komisi III untuk memanggil dan mengevaluasi Kepala BJJN Maluku. Pembangunan jalan tahap II ini terindikasi korupsi yang menguntungkan pihak tertentu.
“Kami minta dengan tegas agar masalah ini menjadi atensi dengan merespons tuntutan kami. Ini suara masyarakat di desa-desa setempat. Kasihan, perekonomian mereka terkendala akibat akses jalan yang rusak fatal,” tegas dia.
Seleky juga mendorong agar persoalan pembangunan jalan Namrole-Leksula bisa diperhatikan demi kelancaran dan aksesibilitas masyarakat untuk mendorong peningkatan ekonomi.
Merespons tuntutan demonstran, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mu’min Refra menegaskan pihaknya akan mengundang BJJN dan masa aksi untuk mengklarifikasi masalah yang menjadi temuan para demonstran.
“Kemarin, kita sudah rapat dengan BJJN soal masalah Pulau Buru khususnya dampak pembangunan bendungan Waiapo terhadap beberapa infrastruktur. Empat jembatan dan jalan. Dan, kami juga akan undang BJJN untuk masalah ini juga,” kata Mu’min, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku.
Abdullah Kelilauw, Sekretaris komisi III juga memberikan atensi yang sama. Persoalan infrastruktur publik akan menjadi perhatian serius. Bagi politisi Nasdem Maluku, anggaran rakyat jangan di korupsi. Harus dipergunakan sesuai tujuan.
Secara bergiliran tanggapan lain juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin. Ia menegaskan, temuan demonstran tak hanya bisa diklarifikasi secara verbal, tetapi harus dilakukan tinjauan langsung atau on the spot di lapangan.
“Merespons sikap adik-adik demonstran, ada dua hal dalam pendapat saya, pertama; apakah kerusakan jalan dan tidak diaspal masuk kontrak atau tidak.
Kedua, alasan tahun jamak sangat administratif. Ada yang tidak beres, Rp140 M. Harus direncanakan dengan baik. Ini anggaran besar,” tegas Rovik.
Dia memastikan, persoalan yang merugikan rakyat ini akan dikonsolidasikan bersama anggota Komisi III lain. Apalagi, dalam waktu dekat, Komisi III memiliki agenda kerja di Kabupaten Buru, dalam kesempatan itu, dirinya akan menyarankan agar seluruh anggota Komisi turun ke titik-titik ruas jalan yang dilaporkan tersebut.
“Saya akan meminta dari teman-teman komisi agar kita bisa sekalian turun ke lokasi pembangunan jalan ini dalam agenda kita di Buru. Biar semua tervalidasi dan terverifikasi,” sebutnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
