AMBONKITA.COM,- Gubernur Maluku, Murad Ismail berharap adanya kehadiran Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Provinsi Maluku. Ini agar dapat mempermudah pelayanan Kepegawaian bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya yang dibaca Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie pada penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara BKN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tentang Perpanjangan Pinjam Pakai atas Lahan dan Bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Ambon serta Penyerahan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Penetapan Nomor Induk Pegawai.
Kegiatan tersebut, dilaksanakan di aula lantai 7, Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Selasa (8/3/2022).
Di hadapan Sekretaris Utama BKN RI, Imas Sukmariah, Sadali mengatakan, sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki 1.340 pulau besar dan kecil dengan karateristik secara geografis, sebagian besar wilayahnya merupakan perairan (lautan) dengan luas mencapai 92,4 persen. Sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 7.6 persen.
Kondisi geografis ini menempatkan wilayah Maluku berada dalam kawasan perbatasan dan beranda depan negara yang cukup terbuka dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangga terutama Australia dan Timor Leste.
Sementara dari aspek demografis, penduduk di Provinsi Maluku juga tidak tersebar secara merata di pulau-pulau yang dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas.
Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, untuk membangun Maluku tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan normal, dan bersifat umum, tetapi harus dengan intervensi pembangunan dan perlakuan yang berbeda dengan daerah lain.
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Maluku, maka untuk mendekatkan dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepegawaian, sangat diharapkan adanya peningkatan layanan kepegawaian UPT BKN Ambon, dengan diberikan kewenangan tidak hanya dalam proses seleksi dan penilaian kompetensi ASN. Tapi juga dapat memberikan pelayanan kepegawaian lainnya secara langsung bagi pemprov Maluku dan kabupaten/kota maupun bagi instansi vertikal di wilayah ini.
“Bahkan jika memungkinkan kedepan dapat dibentuk Kantor Regional BKN di Ambon. Harapan yang sudah lama menjadi impian Pemprov dan kabupaten/kota se-Maluku, yang Insha Allah dengan komitmen kita bersama akan dapat terwujud,” harapnya.
Kehadiran Unit Pelaksana UPT-BKN Ambon, kata Sadali, telah memberikan kontribusi positif khususnya dalam penyelenggaraan seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai ASN di Maluku.
Pembentukan UPT ini, lanjut dia, sejatinya merupakan bentuk komitmen BKN untuk mendekatkan pelayanan kepegawaian bagi masyarakat khususnya ASN.
“Sebuah pendekatan yang adaptif dengan karateristik wilayah Negara Indonesia, apalagi Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan harapan Gubernur, yang meminta dukungan dan bantuan BKN agar dapat memberikan kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis bagi pemprov Maluku dan kabupaten/kota sebagai konsekuensi dari kondisi geografis Maluku, sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
Editor: Husen Toisuta
