AMBONKITA.COM,- Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, memimpin apel perdana bersama pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Dalam apel yang berlangsung di lapangan Merdeka, Kota Ambon, Senin (30/5/2022), Bodewin Wattimena menyampaikan sejumlah arahan dan program prioritasnya.
“Untuk memperbaiki kota ini kita harus berkorban melakukan yang terbaik demi masyarakat. Ada 11 program prioritas yang akan saya kerjakan,” kata Bodewin dalam arahannya.
Saat rapat paripurna dengan DPRD kota Ambon, Wattimena mengaku telah menyampaikan bahwa dirinya tidak ragu dengan kapasitas dari seluruh ASN Kota Ambon, teristimewa pimpinan OPD.
“Karena itu saya mengajak kita semua basudara untuk bersama-sama bekerja menata ke depan, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Pemerintah Kota Ambon. Sehingga tujuan kita yakni Ambon yang maju Ambon yang bersih dan sebagainya bisa kita capai, minimal dalam durasi waktu kepemimpinan saya ini mungkin setahun atau mungkin tidak sampai setahun, atau dua tahun, minimal ada yang bisa kita buat untuk kota ini,” tegasnya.
Bodewin mengaku terdapat banyak hal yang perlu dibenahi di Kota Ambon. Seperti mengenai persoalan keuangan dan aset daerah.
“Kita lakukan perbaikan soal keuangan dan aset daerah karena itu hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan daerah kota Ambon tahun anggaran 2021 di mana kita mendapatkan opini disclaimer,” katanya.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kata Bodewin bagi pimpinan OPD mungkin bukan apa-apa. Tapi hal itu menjadi motivasi untuk bekerja dengan baik. Sehingga pengelolaan keuangan semakin membaik.
“Kalau pada waktunya itu semua baik maka opini WTP itu kita capai kembali karena Kota Ambon punya pengalaman luar biasa tiga kali berturut-turut mendapat predikat WTP tapi saat ini kita menurun dan mendapat disclaimer, kita akan berupaya untuk mendapatkannya,” jelasnya.
BACA JUGA: 4 Penjabat Kepala Daerah di Maluku Dilantik, Gubernur: Segera Konsolidasi Internal agar Solid
Bodewin juga menyinggung mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baginya, PAD sangatlah penting karena tidak bisa bergantung pada dana dari pusat.
“Kota Ambon mempunyai PAD yang luar biasa, dari parkir saja kita bisa mendapatkan uang yang begitu besar buat PAD, nah karena itu secara sistematis kita akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung mengenai hutang pihak ketiga yang hingga saat ini belum diselesaikan.
“Soal utang pihak ketiga, kewajiban kita untuk membayar, karena itu kita akan lakukan identifikasi khusus terhadap pihak ketiga dan akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan terkait angka kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.
“Kita sudah ada di angka puluhan ribu orang yang masuk kategori penduduk miskin di Kota Ambon nah ini semua bisa kita turunkan kalau kita bekerja bersama bersinergi antar seluruh OPD,” ajaknya.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD agar dapat membuat program perencanaan secara terpadu untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.
“Asal saja kita punya data yang tepat soal itu jumlah data penduduk miskin kalau data ini bisa terdata dengan baik maka kita bisa menyelesaikannya,” ujarnya.
Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, Ia menjelaskan, masyarakat tidak butuh program-program besar yang mesti dilakukan. Yang dibutuhkan yaitu semua urusan masyarakat dapat berjalan lancar dan baik-baik saja.
“Bapak ibu yang ada di kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak Pemerintah Kota Ambon untuk melayani masyarakat. Bagaimana mungkin kita mau melayani masyarakat kalau Camat masuk jam 10 pagi, berkantor jam 12.00 siang, masyarakat tunggu dari jam 08.00 sampai jam 12.00 siang baru Bapak Ibu Camat masuk kantor. Saya tidak bilang di kecamatan mana tapi yang merasa semoga dia merasakan itu, laporan masuk ke saya banyak,” tegasnya.
Tak hanya Camat, tapi yang lebih parah yaitu Lurah. Bodewin meminta handpone para Lurah wajib aktif selama 1×24 jam. Sebab, persoalan di tengah masyarakat dapat muncul kapan saja.
“Lurah apalagi. Lurah itu handphonenya harus hidup satu kali 24 jam, karena apa, kita tidak tahu kapan, jam berapa persoalan itu muncul dalam masyarakat. Lurah Nusaniwe mana,” tanya Penjabat Wali Kota Ambon.
Mantan Sekretaris DPRD provinsi Maluku ini juga mengaku akan menyelesaikan persoalan sampah, meningkatkan program PKK dan vaksin covid-19, khususnya vaksinasi anak, serta peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.
“Jadi kalau sistemnya sudah duduk sudah baik, kita pindah ke tempat lain, jangan hanya terus menerus soal dukcapil saja, tapi sampah terbengkalai, pelayanan publik di kecamatan kelurahan terbengkalai,” ingatnya.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
