AMBONKITA.COM,- Petugas Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, mengamankan dua kapal ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di luar izin daerah dan jalur penangkapan ikan.
Kedua kapal ikan yang diamankan yaitu KM. Inkamina 916 dan KM. Kelvin 1. Mereka diamankan di perairan sekitar Pulau Sulabesi, Sanana, Maluku Utara pada 30 Januari 2023.
KM Inkamina dinahkodai Marthen Ashar. Kapal ini berisi kurang lebih 3000 kg ikan campur yang lebih didominasi ikan layang. Sementara KM Kelvin dinahkodai Arpan Tolingguhu yang berisi kurang lebih 3000 kg ikan layang.
Dua kapal itu diamankan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan KP. HIU 13 saat sedang melaksanakan kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.
“Saat diamankan kedua kapal di adhock menuju PPN Ambon dan kemudian dilakukan penanganan oleh Stasiun PSDKP Ambon,” kata Kepala PSDKP Ambon, Mubarak, dalam siaran persnya yang diterima AmbonKita.com, Kamis (9/2/2023).
BACA JUGA: Nelayan di Daerah Konservasi Laut Banda Diminta Gunakan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan
Kedua kapal memiliki izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di WPPNRI 715. Namun mereka melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 714 di wilayah 12 mil perairan Provinsi Maluku. Kedua kapal melakukan penangkapan ikan pada jarak 4 mil dari darat yang merupakan termasuk Jalur I yang dilarang.
“Sebagaimana pengaturan perundang-undangan bahwa pengenaan sanksi pidana perikanan sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium) maka terhadap kedua kapal tersebut diterapkan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan dan Denda Administratif,” jelasnya.
Mubarak mengungkapkan, dengan adanya penerapan denda administrasi kepada 2 kapal tersebut, diharapkan kedepan para pelaku usaha dan nelayan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon mematuhi peraturan perundang-undangan dengan tertib dan tidak lagi melanggar.
“Sanksi administratif yang dikenakan terhadap kedua kapal tersebut, yaitu Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan dan Denda Administratif. Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2023, sedangkan untuk denda administratif nilainya akan diinformasikan selanjutnya,” tutup Mubarak.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
