Gubernur Harap Daerah 3T di Maluku Berkembang Sejajar di Indonesia

AMBONKITA.COM,- Gubernur Murad Ismail berharap daerah yang masuk kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan perbatasan di Provinsi Maluku dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku, Samuel E. Huwae saat mewakili Gubernur, membuka Rapat Forum OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku 2022, di aula lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, percepatan pembangunan daerah 3T merupakan komitmen pemerintah pusat saat ini. Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Daerah 3T, kata dia, adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya. Ini merupakan perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga.

“Daerah 3T merupakan daerah yang ditetapkan atas 6 indikator ketertinggalan. Yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas, serta karakteristik daerah,” jelasnya.

Dikatakan, sasaran pembangunan daerah 3T dititikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Ini diharapkan agar nantinya daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan Perpres Nomor 33/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara menetapkan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku, meliputi kecamatan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.

Baca juga: Tiga Pucuk Senjata Api dan Bom Rakitan Ditemukan di Hutan Pulau Haruku

Selain itu, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 menetapkan 1 kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 28 kecamatan sebagai lokasi prioritas (LOKPRI) dan 9 pulau sebagai pulau kecil terluar (PPKT) yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024.

Untuk itu, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi perhatian pada pembahasan dalam forum OPD dimaksud.

Pertama, memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau. Maka upaya percepatan pembangunan daerah 3T tersebut, tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia. Juga serta peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas daerah, untuk terus didorong dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Kedua, percepatan pembangunan daerah 3T tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten. Juga harus melalui kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam membangun daerah tertinggal yang afirmatif dan akseleratif.

Ketiga, Gubernur berharap agar seluruh Badan Pengelola Perbatasan, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Maluku agar menyelaraskan program dan kegiatan BPPD Provinsi Maluku dengan, program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Turut hadir dalam Rapat Forum OPD BPPD Provinsi Maluku, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP, Hendry Erafat, ST, MM, Kepala BPPD Provinsi Maluku, Popy Bachmid serta Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Aru, Malra, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang wilayahnya terdapat daerah 3T dan perbatasan.

Editor: Husen Toisuta