AMBONKITA.COM,— Polemik Finalis Miss Youth Indonesia, Efrita Trifena Lamerkabel tidak bisa dilihat sebagai lemahnya fungsi komunikasi. Ini kegagalan Dinas Pariwisata dalam mendorong potensi sumber daya manusia pada level nasional juga lemahnya pelayanan publik.
Sebagai Kadis Pariwisata Maluku, Jais Elly dinilai keliru menyalahkan Efrita yang tak mau bangun komunikasi dengan Pemprov Maluku.
Efrita yang ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI adalah bentuk kepasrahan setelah upaya keluarga mendapat dukungan Pemprov ditolak Dinas yang dipimpin Jais Elly.
Kegagalan framing Jais Elly justru menambah ketidak percayaan terhadap pengelolaan birokrasi Maluku dalam mewujudkan Sapta Cita Gubernur Hendrik Lewerissa.
Direktur Jaringan Demokrasi untuk Masyarakat Sipil ( Democracy Network for Civil Society) Marwan Titaheluw menegaskan, pernyataan Kadis Pariwisata justru melukai visi Gubernur Maluku. Sebagai kepala OPD, Jais mestinya melakukan kroscek informasi kepada stafnya. Ini untuk menghindari pembentukkan opini yang salah dan menyudutkan masyarakat.
“Kepala dinas adalah perpanjangan tangan gubernur dalam satuan kerja teknis perangkat daerah. Dalam program terdapat visi kepemimpinan. Salah satu visi gubernur adalah peningkatan pelayanan publik. Jika Kadis Pariwisata menyebut Efrita tak pernah berkoordinasi dengan Pemprov sebagsi informasi valid, maka bisa dimaklumi, tetapi, klarifikasi dari keluarga yang menyebut pemprov enggan menerima Efrita adalah kesalahan dan upaya membangun citra di atas informasi sesat,” kata Marwan, Senin (21/7/2025).
Marwan menjelaskan, Gubernur Hendrik dipercayakan rakyat Maluku melalui voting suara (demokrasi election) untuk memperbaiki kondisi daerah termasuk sistem pelayanan publik.
“Demokrasi tidak bisa didefenisikan hanya pada elektoral vote. Tetapi sistem pemerintahan yang demokratis dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan pelayanan publik secara optimal juga kapabilitas OPD dalam menerjemahkan prinsip, etos dan visi kepala pemerintahan adalah substansi dari demokrasi,” jelasnya.
Problem Miss Youth, kata dia, menjadi kegagalan Jais Elly sebagai Kepala OPD membangun citra positif pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap visi peningkatan pelayanan publik yang tertuang dalam Sapta Cita Lawamena.
“Komunikasi publik itu penting dalam menjaga citra kepemimpinan kepala daerah. Bagi saya, optimalisasi pelayanan dimulai dengan cara gubernur menentukkan siapa yang bisa mengelola amanah dalam setiap OPD. Jabatan harus diartikulasikan sebagsi pelaksanaan visi pelayanan, bukan standar sosial dari akrobatik politik bawahan memperoleh perhatian pemimpin,” ujar dia.
Editor: Husen Toisuta
