AMBONKITA.COM,- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) diterima dengan sejumlah catatan oleh seluruh DPD dan DPC peserta Kongres XII.
Penyampaian LPJ DPP GAMKI masa bakti 2019-2022 tersebut dilaksanakan di Gereja Maranatha, Kota Ambon, Rabu (17/5/2023).
Sesi persidangan itu dipimpin majelis ketua yang terdiri dari Winda Natalia (DPD GAMKI Provinsi Kalimantan Tengah), Fery S. Sihite (DPC GAMKI Kota Medan), Nelius Awake (DPC GAMKI Kabupaten Mamberamo Raya), Poltak Maruli Silaban (DPP GAMKI masa bakti 2019 -2022) dan Ringkot Sihotang (DPC GAMKI Kabupaten Humbang Hasundutan).
DPD GAMKI Sulawesi Utara misalnya menerima dengan sejumlah catatan, misalnya terkait keuangan organisasi. Beberapa DPD lainnya juga menyoroti terkait kesinambungan program dari DPD hingga DPC.
DPD Maluku juga menerima dengan sejumlah catatan, khususnya terkait struktur DPP GAMKI masa bakti 2019 -2022 yang terlalu besar dan domisili pengurus menyebar di seluruh Indonesia.
Sejumlah DPD pada pemandangan umum tersebut, juga menyuarakan figur pemimpin baru dan milenial untuk memimpin DPP GAMKI periode tiga tahun mendatang.
BACA JUGA: PGI – GAMKI Concern pada Sejumlah Krisis dan Tantangan
DPD-DPD yang menyuarakan hal tersebut yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimatan Utara, Nusa Tenggara Barat, Jogjakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP GAMKI, Wilem Wandik saat menyampaikan LPJ mengatakan, pasca terpilihnya sebagai Ketua Umum GAMKI pada Kongres XI GAMKI Tahun 2019 yang digelar di Jakarta, pihaknya langsung menyusun komposisi struktur DPP GAMKI Masa Bakti 2023, yang jumlah kepengurusannya terbanyak dari struktur DPP GAMKI sebelumnya.
“Ada 12 program besar yang kami tuangkan dalam pokok-pokok pikiran untuk kerja-kerja penatalayan GAMKI di Indonesia selama tiga tahun periodisasi,” katanya.
Berikut 12 program DPP GAMKI Masa Bakti 2023:
1. Gereja masih menjadi kekuatan pemersatu umat di Indonesia
2. Pemuda kristen menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia
3. Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam percaturan politik indentitas di Indonesia
4. Konflik di Tanah Papua adalah persoalan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian gereja dan juga negara secara serius
5. Gereja masih belum mendapatkan kebebasan di negeri Pancasila
6. Masyarakat adat masih menjadi korban investasi di Indonesia
7. Kewajiban mempertahankan demokrasi, kekerasan berpendapat, berkumpul/bernegosiasi, perlindungan HAM di Indonesia
8. Kewajiban mendorong reformasi birokrasi, dan penuntasan agenda korupsi di Indonesia
9. Penguatan sistem hukum di Indonesia
10. Indonesia menjadi bagian dari komunitas global
11. Merawat hutan tropis Indonesia
12. Tantangan ideologi transisional di era milenial
LPJ tersebut juga dibacakan secara bergantian oleh Sekretaris Umum GAMKI Sahat MP Sinurat serta Bendahara Umum GAMKI, yang dibacakan oleh Wakil Bendahara Umum GAMKI, Suryani Paskah Naiborhu.
Editor: Husen Toisuta
BACA BERITA TERKINI AMBONKITA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS
